Prabowo Akan Berantas Korupsi, Pengamat : Jangan Hanya Menarget Kasus Kecil

Prabowo menilai bahwa korupsi merupakan akar dari berbagai kemunduran di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Ikrob Didik Irawan
Dok. Setpres
Foto Presiden Prabowo Subianto 

TRIBUNJOGJA.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tingkat korupsi di Indonesia mengkhawatirkan. 

Ia pun menegaskan bakal membasmi koruptor yang merugikan negara.

Hal ini disampaikannya di forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang dihadiri secara virtual, pada Kamis (13/2/2025).

"Tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Dan itulah, mengapa saya bertekad untuk menggunakan seluruh tenaga, seluruh wewenang yang diberikan kepada saya oleh konstitusi untuk mencoba mengatasi penyakit ini," kata Prabowo. 

Prabowo menilai bahwa korupsi merupakan akar dari berbagai kemunduran di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

"Menurut saya (korupsi) adalah akar dari semua kemunduran di sektor-sektor," ujarnya.

Baca juga: Ingin Jadi Presiden yang Nurunin Harga-harga, Begini Kata Prabowo Subianto

Eks Menteri Pertahanan ini juga menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi, yang didukung oleh banyak pihak. 

Hal ini terlihat dari survei kepuasan publik terhadap pemerintahannya yang menunjukkan angka tinggi.

"Dan sekarang, setelah 100 hari, saya merasa mayoritas rakyat Indonesia mendukung saya. Mereka menderita setiap hari akibat korupsi ini," tambah dia.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai, isu korupsi memang harus menjadi perhatian utama.

Satu diantaranya menurutnya adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Ia menilai pemerintah harus berani menindak tegas para debitur BLBI.

"Pemerintah harus menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin para debitur. Jika tidak dilakukan, maka ada konspirasi yang harus diungkap," ujar Hardjuno di Jakarta.

Ia juga mengkritik praktik pemberantasan korupsi yang dinilai lebih banyak menargetkan kasus kecil melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibanding menangani kasus besar.

"KPK memiliki bukti kejahatan BLBI, namun hingga kini masih tertutup. Jika hanya berfokus pada OTT, korupsi tidak akan pernah selesai karena kasus besar masih dibiarkan," katanya.

Dengan kondisi politik dan ekonomi yang kompleks, rakyat berharap Prabowo dapat mewujudkan janji penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Hardjuno menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum, Indonesia sulit keluar dari krisis berkepanjangan.

"Jika Prabowo dapat merealisasikan komitmennya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved