Program Desa Sehat Kelas Ibu Hamil di Wonosobo Menjadi Percontohan Pengentasan Stunting

TRIBUNJOGJA.COM, WONOSOBO  - Desa Sikunang, Wonosobo yang berada di ketinggian 2.088 meter di atas permukaan laut (mdpl) di kawasan Dieng Plateau, Jumat (14/2/2025) kedatangan tamu istimewa dari Sekretariat Wakil Presiden RI.

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau percepatan penurunan stunting di Kabupaten Wonosobo. 

Dalam kesempatan tersebut, tim program Desa Sehat banyak berdiskusi dan memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) kepada tim Sekretariat Wakil Presiden  yang hadir.

Desa Sikunang menjadi lokasi kunjungan Sekretariat Wakil Presiden RI karena program Desa Sehat dianggap sebagai percontohan yang berhasil. 

Direktur Eksekutif KITA Institute, Eka Munfarida Irfiani, berharap agar program ini dapat direplikasi di daerah lain. 

Salah satu kegiatan unggulan dari program Desa Sehat, yaitu kelas ibu hamil yang melibatkan suami, telah direplikasi oleh Dinas Kesehatan di lima Puskesmas di Wonosobo.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Dadan Wildan menjelaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari upaya untuk lebih memahami isu stunting. 

Sekretariat Wakil Presiden telah mengunjungi berbagai wilayah, termasuk Sanggau, Banyumas, dan Wonosobo, untuk melihat langsung implementasi program penurunan stunting di lapangan.

“Dari kunjungan-kunjungan ini kami ingin melihat bagaimana realita di lapangan, dan kami ingin merumuskan kebijakan yang lebih baik dan merumuskan stranas penurunan stunting, dan targetnya di 2045 tidak ada lagi stunting atau minimal di bawah 10 persen,” ujar Dadan. 

Setelah berdiskusi dan melihat ragam kegiatan di Desa Sikunang, seperti kelas ibu hamil dan kebun gizi, Dadan cukup terkesan. Banyak Inovasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa, dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 

“Kelas Ibu hamil yang melibatkan para suaminya, ini merupakan terobosan baru. Ini penting agar adanya support system mendukung saat ibu hamil, melahirkan hingga 1000 hari pertama kehidupan. Adanya kebun gizi juga ini sangat bagus, dua program ini saya kira ini bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia,” tambah Dadan. 

Walaupun terdapat sejumlah pencapaian dalam peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, baik yang dilakukan oleh Program Desa Sehat atau  pemerintah daerah, namun YAPPIKA-ActionAid mencatat masih ada sejumlah masalah yang perlu dihadapi di tahun 2025. 

Hardiyanto, Koordinator Program Desa Sehat, YAPPIKA-ActionAid, mencontohkan  adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang menyebabkan pemotongan anggaran di berbagai aspek, termasuk di Bidang Kesehatan. 

Walaupun ada efisiensi anggaran, pemerintah tidak boleh mengorbankan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama layanan kesehatan tingkat pertama dan program jaminan kesehatan. 

Alokasi anggaran untuk layanan esensial seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan posyandu harus tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. (*)