Road To HPN 2025: Literasi Jadi Kunci Pencegahan Pinjol Ilegal dan Judol 

Akan tetapi, tagihan utang pinjol ilegal itu tidak bisa dibayar melalui pengadilan. Karena itu sama saja dengan utang judi online yang tidak bisa dibayar melalui pengadilan. 

"Pengadilan hanya menyoroti perilaku judi dengan Pasal 303, tapi hutang judinya tidak bisa dibawa ke pengadilan," ujar Yuherman.

Dekan Fikom Universitas Sahid Jakarta, Mirza Rondamengatakan peran media sangat penting dalam mencegah pinjol ilegal dan judol. 

Media harus terus mengawal sampai akhir sehingga informasi itu bisa sampai ke masyarakat. 

Mirza mencontohkan kesuksesan media dalam mengawal isu pagar laut di Tangerang. Media terus mengikuti dan mengkonfirmasi pihak terkait sehingga semua terbongkar. 

"Kalau kasus judi online yang kemarin sudah melibatkan oknum Komdigi itu harusnya terus dikawal sampai persidangan. Sehingga isu itu menjadi top of mind. Itu peran media," ujar Mirza Ronda. 

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengatakan pinjol ilegal dan judol bukan hanya marak di Indonesia. Masyarakat Singapura, kata Hendry pun banyak yang terjerumus dalam judi online. Korbannya pun sama kebanyakan dari kaum ibu. 

"Kebanyakan korbannya masyarakat pemimpi. Padahal kalau mau banyak uang, kerja keras," ujar Hendry Ch Bangun. 

Rektor Universitas Sahid Jakarta, Prof Dr  Giyatmi dalam sambutannya mengatakan media punya peran penting dan menjadi garda terdepan dalam mencegah pinjol ilegal dan judol di tengah masyarakat. 

Dirinya berharap seminar nasional ini bisa berlanjut dengan membuat riset sederhana terkait faktor yang menyebabkan masyarakat terjerat pinjol ilegal dan judol. 

"Kami berharap seminar ini dapat menggali peran media dalam pencegahan pinjol ilegaldan judol," ujarnya.

Puncak HPN 2025 sendiri digelar di Banjarmasin pada 9 Februari 2025. (*)