Bolehkah Pakai Uang Pribadi Presiden untuk Danai Makan Bergizi Gratis? Ini Kata Pakar UGM

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi sempat membenarkan biaya program makan bergizi gratis di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara masih pakai dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Hasan mengatakan di wilayah Kendari memang masih menggunakan dana uji coba yang diberikan Prabowo.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan, Senin (6/1/2025), mengutip berbagai media.

Apakah boleh menggunakan uang pribadi presiden untuk mendanai program makan bergizi gratis?

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP, menjelaskan penggunaan dana pribadi untuk acara kenegaraan akan sulit untuk mempertanggung jawabkan akuntabilitasnya.

“Kita apresiasi Pak Prabowo rela menggunakan dana pribadi. Itu mungkin biasa dilakukannya ketika masih menjadi TNI. Namun, kalau kita mengelola negara, mestinya tetap disalurkan jalur formal dan jelas akuntabilitasnya,” ungkap Wahyudi dalam agenda Pojok Bulaksumur di UGM, Rabu (15/1/2025).

Dia mengatakan, program makan bergizi gratis juga perlu dikawal, mengingat itu adalah janji kampanye yang mulai terlaksana.

“Marilah kita pantau bersama-sama, karena tujuan dari program makan bergizi gratis itu kan bukan tujuan jangka pendek dan terkait banyak aspek kehidupan di Indonesia,” terangnya.


Dia menyebut, setidaknya ada empat aspek yang perlu dimonitor, yakni akses gizi dan pola makan, prestasi siswa, bahan pangan lokal serta tingkat kemiskinan dan stunting.

“Skor PISA kita tidak banyak beranjak dari anak-anak berkembang di Afrika. Ibaratnya, dulu pelajaran berhitung, kita sulit nyantol. Namun, bertahun kemudian, juga belum ada perubahan. Artinya, ada persoalan terkait daya pikir. Jangan-jangan perlu sosialisasi makan bergizi dan seimbang,” ucap dia.

Bahan pangan lokal, menurutnya, perlu dimonitor agar tidak banyak bahan yang diimpor. Dengan begitu, adanya program makan bergizi gratis bisa mengurangi kemiskinan.

Ia menyinggung potensi terjadinya korupsi yang harus diantisipasi dengan pengawasan ketat oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Dana sebesar Rp71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain,” paparnya. (Ard)