Nama Jokowi Mencuat di Sidang PHPU, MK Diminta Diskualifikasi Luthfi-Taj Yasin

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut dalam sidang sengketa Pilkada Jawa Tengah 2024 oleh tim pasangan calon Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi). 

Kedekatan Jokowi dengan Calon Gubernur Ahmad Luthfi itu disinyalir berujung pada kemenangan Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng 2024.

“Terlihatlah hubungan sejarah kedekatan antara Calon Gubernur Ahmad Luthfi dengan Kapolda Jawa Tengah dan PJ Gubernur Jawa Tengah beserta struktur kepolisian di bawahnya dan struktur ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan pusat hubungannya adalah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo,” ujar kuasa hukum Andika-Hendi, Roy Jansen, saat membacakan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). 

Roy menyebutkan bahwa kedekatan Luthfi dengan sejumlah tokoh ini merupakan pengkondisian untuk Pilkada Jateng 2024. 

“Hal mana sudah dipersiapkan sebelumnya untuk mengkondisikan siapa calon gubernur dan bagaimana menjamin kemenangannya dalam Pilkada Tahun 2024,” lanjut Roy. 

Di depan majelis hakim Konstitusi, Roy hanya menyebutkan nama Jokowi sebagai tokoh yang dekat dengan Luthfi. 

Nama Presiden Prabowo Subianto disinggung dalam berkas permohonan sengketa Pilgub Jateng oleh Andika-Hendi, Jakarta, Kamis (9/1).

Namun, dalam berkas permohonan yang diunduh di laman mkri.go.id, ditemukan nama Presiden Prabowo Subianto dalam berkas sengketa Pilkada ini. 

Pihaknya juga mengutip dissenting opinion yang disampaikan oleh tiga hakim konstitusi saat sengketa Pilpres 2024 lalu. 

“Kami akan mengutip dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi dalam putusan perselisihan Pilpres 2024 Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024,” ujar Roy.

Dalam paparannya, Roy mengutip pernyataan Hakim Arief Hidayat tentang penegakan etik. 

“Dalam rangka melaksanakan prinsip rule of ethic dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada etika yang luhur yang ada dalam Pancasila,” kata Roy meniru Arief. 

Selanjutnya, Roy mengutip pernyataan Arief soal cawe-cawe Presiden dalam pelaksanaan Pemilu. 

“Maka rule of ethic perlu ditegakkan oleh Mahkamah Etika Nasional sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe Presiden di dalam pemilu masa yang akan datang yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power, tetapi juga abuse of ethic,” lanjut dia. 

Penegakan etik

Setelah itu, Roy mengutip pernyataan Hakim Enny Nurbaningsih yang juga menekankan soal pentingnya etik dalam penyelenggaraan pemilu.

“Bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin dimunculkan tanpa rule of law. Namun, rule of law juga harus dilandasi dengan rule of ethic,” kata Roy mengutip Enny. 

Karena mengemban rule of ethic, aturan main yang telah ditentukan dalam UU pemilu tidak boleh bias pada satu calon tertentu. Ketiadaan bias ini ditujukan agar kontestasi pemilu dapat mencapai kesetaraan bagi semua pihak. 

“Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, dan jajaran aparat pemerintah, peserta pemilu, pemilih, semua pihak harus benar-benar bertindak dan bersikap jujur,” imbuh Roy. 

Adapun, MK menggelar sidang PHPU untuk Pilkada Serentak 2024, kemarin. Sidang digelar dengan metode panel yang masing-masing panelnya terdiri dari tiga hakim konstitusi. 

Kemudian, pemeriksaan pendahuluan dilakukan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan pada tanggal 3 Januari 2025. 

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan. Mahkamah akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon pada 8–16 Januari 2025. 

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025. 

Pada tahapan ini, MK mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, serta mengesahkan alat bukti. 

RPH untuk membahas perkara dan mengambil putusan mengenai lanjut atau tidaknya suatu perkara ke sidang lanjutan dijadwalkan pada tanggal 5–10 Februari 2025. Selanjutnya, sidang pengucapan putusan atau ketetapan akhir sengketa Pilkada 2024 akan digelar pada 7–11 Maret 2025.

Diskualifikasi paslon

Dalam sidang sengketa tersebut, pihak Andika-Hendi meminta majelis hakim MK untuk mendiskualifikasi paslon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. 

“Kami memohon majelis hakim membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai pemenang atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024,” ujar kuasa hukum Andika-Hendi, Martina. 

Pihaknya juga meminta agar MK memerintahkan KPU Jateng untuk menetapkan Andika-Hendi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada pilkada lalu. 

"Bahwa selama masa kampanye Pemilukada di Jawa Tengah berlangsung, banyaknya indikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” katanya.

Menanggapi permohonan ini, Majelis Panel Hakim 1 meminta kepada KPU Jawa Tengah sebagai Termohon untuk mencermatinya. Hal serupa juga ditujukan kepada pihak terkait dan Bawaslu Jawa Tengah.

"Nanti untuk KPU, Pihak Terkait, dan Bawaslu supaya dicermati poin-poin yang krusial tadi, yang dipersoalkan Pemohon," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Sebagai informasi, dari hasil perhitungan KPU, Paslon 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mendapat 7.830.084 suara. Sedangkan Paslon nomor 2, Luthfi-Yasin memperoleh 11.390.191 suara. (Kompas.com/mkri.id)