Kulon Progo Catat Rekor Tanah Longsor Tertinggi di DIY Sepanjang 2024, Ada 176 Kejadian

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kabupaten Kulon Progo mencatatkan angka tertinggi kejadian tanah longsor di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepanjang tahun 2024.

Kondisi geografis dan tingginya intensitas hujan membuat daerah ini menjadi pusat perhatian dalam penanganan bencana hidrometeorologi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY melaporkan sebanyak 377 kejadian tanah longsor terjadi di wilayah DIY sepanjang 2024.

Dari jumlah tersebut, 176 kejadian tercatat di Kulon Progo, menjadikannya daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi.

“Selain Kulon Progo, Gunungkidul mencatat 117 kejadian, disusul Sleman 37, Bantul 29, dan Kota Yogyakarta 18 kejadian,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD DIY, Noviar Rahmad.

Kulon Progo saat ini berstatus tanggap darurat bencana hidrometeorologi, berbeda dengan daerah lain di DIY yang masih dalam status siaga.

Status ini telah diberlakukan sejak Oktober 2024 dan direncanakan diperpanjang hingga 2025.

“Kondisi geografis perbukitan dengan tanah yang kurang stabil menjadi faktor utama banyaknya kejadian tanah longsor di Kulon Progo, terutama saat hujan deras,” jelas Noviar.

Baca juga: Pak Untung Hilang di Tengah Kebun Pengampon Wonosobo, Ditemukan Linglung Jelang Tengah Malam

Bencana tanah longsor ini tidak hanya menimbulkan korban materi, seperti rumah dan jalan yang rusak, tetapi juga mengancam keselamatan warga.

Untuk itu, BPBD DIY telah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan mendistribusikan berbagai bantuan darurat, seperti 500 bronjong, makanan, terpal, dan selimut, ke sejumlah wilayah terdampak di DIY.

“Sebagian besar bronjong dialokasikan ke Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman, karena wilayah ini memiliki tingkat kerawanan tinggi,” kata Noviar.

Kerusakan infrastruktur akibat tanah longsor menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

BPBD DIY berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY untuk merencanakan perbaikan jalan dan fasilitas umum.

“Jika kerusakan terjadi di jalan provinsi, Dinas PUPESDM DIY yang menangani, sementara kerusakan di tingkat kabupaten akan ditangani oleh dinas PU setempat melalui anggaran reguler,” tambahnya.

Anggaran untuk perbaikan infrastruktur akibat bencana ini telah masuk dalam rencana penganggaran tahun 2025.

Pelaksanaan perbaikan direncanakan segera setelah proses perencanaan selesai.

Noviar mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada musim penghujan.

BPBD DIY juga terus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalkan risiko kerugian dan korban akibat bencana hidrometeorologi. (*)