Cak Imin Sepakat Pilkada Langsung Dievaluasi

Pernyataan Presiden Prabowo soal evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi dipilih kembali oleh DPRD dapat dukungan dari sejumlah piha

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
KOMPAS.com/Tria Sutrisna
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2024). 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi dipilih kembali oleh DPRD mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak.

Mantan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai usulan itu positif dalam konteks ada evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

“Bagus. Menurut saya, itu bagus. Artinya, mengevaluasi apakah (pilkada) harus kembali ke DPR atau tidak. Itu bisa kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi, karena (pemilihan umum) yang sekarang ini mahal juga jorok,” kata Mahfud ditemui wartawan di Universitas Islam Indonesia (UII), Jumat (13/12/2024) sore.

Tak hanya Mahfud, dukungan juga datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Cak Imin mengakui Pilkada langsung menghabiskan terlalu banyak biaya. 

“Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung, PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD, apakah semua DPRD, mari kita diskusikan bersama,” ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

Baca juga: Mahfud MD Apresiasi Usul Prabowo Terkait Evaluasi Pilkada Langsung: Sekarang Mahal dan Jorok

Menurut Cak Imin, usulan Presiden Prabowo itu bisa dilaksanakan karena ciri khas demokrasi di Indonesia adalah musyawarah mufakat.

“Jadi begini, Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu kalau demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Muhaimin menekankan bahwa demokrasi yang berbiaya tinggi juga bakal merugikan masyarakat.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, salah satu yang harus didiskusikan adalah cara agar perubahan sistem tidak lantas mengebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

“Ya makanya seluruh pendapat mari kita diskusikan karena demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang. Sehingga rakyat juga dirugikan,” imbuh dia. (*)

 

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved