Rangkuman Materi Sejarah Kelas 12 SMA Bab 2 Unit C: Ancaman Disintegrasi

Rangkuman materi Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 12 SMA Bab 2 Unit C mengenai Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah serta Ancaman Disintegrasi.

Tayang:
Penulis: Tribun Jogja | Editor: Iwan Al Khasni
Buku Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 12 SMA
Buku Sejarah Kelas 12 SMA 

TRIBUNJOGJA.COM – Sering kali konflik-konflik terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat atau ketidakadilan dalam pembagian sumber daya. 

Sehingga hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kali ini kita akan belajar materi Sejarah kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka Bab 2 tentang Demokrasi Liberal hingga Masa Demokrasi Terpimpin (1950 – 1966) terkhusus Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah serta Ancaman Disintegrasi.

Materi ini dilansir dari buku Sejarah karya Martina Safitry, Indah Wahyu Puji Utami, dan Aan Ratmanto. 

Pada materi kali ini, siswa diharapkan mampu menggunakan keterampilan sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin dari berbagai perspektif, merefleksikannya untuk kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau media lainnya.

Buku Sejarah Kelas 12 SMA
Buku Sejarah Kelas 12 SMA (Buku Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 12 SMA)

Berikut di bawah ini rangkuman materi Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 12 SMA Bab 2 Unit C

Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah serta Ancaman Disintegrasi

1. Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Gerakan DI/TII bermula dari ketidakpuasan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo dengan hasil Perjanjian Renville. 

Kartosuwiryo merupakan pemimpin Sabilillah dan Hizbullah yang membantu Indonesia dalam perang mempertahankan kemerdekaan. 

Ia berpendapat, perjanjian yang dilaksanakan pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 itu merugikan Indonesia karena harus mengakui kekuasaan Belanda atas Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatra yang sebenarnya adalah wilayah Negara Republik Indonesia. 

Saat Belanda melancarkan Agresi Militer II pada Desember 1948, S.M. Kartosuwiryo mengira bahwa RI sudah hancur dan gagal mempertahankan kemerdekaan. 

Ia kemudian memanfaatkan situasi pasca-Agresi Militer II dengan menginisiasi DI/TII sambil terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. 

Aksi pemberontakan DI/TII ini merugikan pihak RI yang saat itu juga berjuang menghadapi Belanda. 

Gerakan ini juga bertahan cukup lama bahkan hingga masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. 

Untuk memberantas DI/TII, TNI melancarkan operasi Pagar Betis di sekitar Gunung Geber, Jawa Barat. Setelah pengejaran panjang, akhirnya pada 4 Juni 1962 S.M. Kartosuwiryo ditangkap. 

Baca juga: Rangkuman Materi Sejarah Kelas 12 SMA Bab 1 Unit E Bagian 1: Peran Perempuan dalam Revolusi Nasional

Beberapa pemimpin daerah juga memproklamasikan diri menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia. 

Di Jawa Tengah tercatat nama Amir Fatah yang juga merupakan komandan laskar Hizbullah.

Daud Beureuh, mantan gubernur Aceh, memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia. 

Untuk mengatasi pemberontakan di Aceh, TNI melakukan operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh. 

Setelah diadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada 17—18 Desember 1962, kedua belah pihak akhirnya berdamai. 

Sementara itu di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).

Ketika RIS dihapuskan dan kembali menjadi NKRI, ia menyatakan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pada 1952. 

Di wilayah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar juga ikut bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi Tentara Islam Indonesia. 

Pada 1965, pemberontakan Kahar Muzakar dan Ibnu Hajar berhasil diredam oleh TNI.

 

2. PRRI/Permesta

PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. 

PRRI dibentuk pada 15 Februari 1958 di Padang Sumatera Barat, sedangkan Permesta berdiri pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. 

PRRI/Permesta merupakan organisasi yang memprotes kebijakan pemerintah pusat atas berbagai ketidakadilan yang dialami oleh daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

 

Ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 

Sehingga, perlu untuk memahami akar permasalahan dan belajar dari pengalaman masa lalu agar dapat mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan. ( MG Maryam Andalib )

Baca juga: Rangkuman Materi Sejarah Kelas 12 SMA Bab 1 Unit E Bagian 3: Peran Pelajar dalam Revolusi Nasional

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved