Inilah Sederet Isu Utama Fokus Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Sri Sultan HB X

TRIBUNJOGJA.COM- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan pentingnya optimalisasi sumber daya untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. 

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menekankan hal ini dalam Rapat Koordinasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2026 yang digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (26/11/2024).

RKPD 2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022–2027 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

Sri Sultan menggarisbawahi bahwa perencanaan pembangunan harus memaksimalkan potensi sumber daya yang tersedia, baik dari dana keistimewaan maupun non-dana keistimewaan.

“Perencanaan adalah aktivitas untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sinkronisasi dan kolaborasi, baik secara internal maupun eksternal di Pemda DIY, menjadi suatu keharusan,” ujar Sultan.

Isu utama

Sri Sultan mengidentifikasi sejumlah isu utama yang menjadi fokus pembangunan DIY ke depan.

Pertama, yakni evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan program yang berjalan akan dilakukan guna memastikan inovasi, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor berjalan efektif.

“Kita harus berani menghadirkan program-program yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata dalam menekan kemiskinan serta ketimpangan wilayah,” tegas Sultan.

Selanjutnya, DIY diharapkan dapat beralih secara bertahap dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrialis, dengan perubahan pola pikir sebagai kunci.

“Pemanfaatan fasilitas ekonomi digital dan pengembangan ekonomi kreatif perlu terus didorong agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman,” tambahnya.

Ekosistem ekonomi digital dan kreatif yang telah terbentuk di DIY harus terus diberdayakan.

Sultan mengingatkan pentingnya kolaborasi antara perangkat daerah dengan para pelaku usaha untuk membuka akses pasar yang lebih luas.

Berikutnya, optimalisasi sumber daya bahari, pesisir, dan perairan lainnya diupayakan secara inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

Pemda DIY juga berkomitmen meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendorong perangkat daerah mengadopsi semangat kewirausahaan agar pengelolaan aset lebih optimal.