BPBD Batul Lakukan Mitigasi Potensi Bencana Gempa Sesar Opak Aktif Magnitudo 6,6

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul telah melakukan mitigasi potensi bencana gempa sesar opak aktif yang diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencapai magnitudo 6,6.

Sekretaris BPBD Bantul, Ribut Bimo Haryo Tejo, mengatakan langkah mitigasi yang sudah dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk selalu siaga bencana.

"Kami juga sudah memberikan wacana dan mengharapkan kepada teman-teman FPRB maupun kalurahan tanggap bencana (Kaltana) untuk menciptakan keluarga yang siap tanggap dan tangguh bencana (Si Tatang)," katanya kepada Tribunjogja.com, Rabu (13/11/2024).

Sejauh ini ada 36 Kaltana yang telah dibentuk untuk mengurangi risiko bencana.

Di mana, rata-rata Kaltana yang dibentuk berada di area pesisir selatan dan sesar opak.

"Dan kami bersyukur, ada beberapa kalurahan di Bantul yang mendapatkan nominator penghargaan terkait antisipasi kebencanaan. Empat kalurahan itu adalah Kalurahan Parangtritis, Tirtohargo, Gadingsari, dan Poncosari dengan pengakuan dari UNESCO sebagai masyarakat siaga tsunami," ujar Bimo.

Di samping itu, dalam minggu ini, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan jajaran kalurahan dan kapanewon untuk menyiasati perubahan iklim dari musim kemarau hingga musim penghujan sekaligus dengan mitigasi bencana apabila terjadi gempa bumi.

Lanjutnya, pihaknya juga tidak henti-hentinya melakukan kolaborasi dengan sejumlah belah pihak termasuk dengan BMKG dan pihak akademisi dalam melakukan mitigasi potensi bencana gempa bumi sesar opak magnitudo 6,6.

"Memang, sampai detik ini, kami belum melakukan rapat koordinasi dengan BMKG. Ya kemungkinan dengan adanya kabar potensi seperti itu, maka dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi. Langkah-langkah apa yang harus kami ambil," ucap dia.

Baca juga: Gempa Magnitudo 3,4 Guncang Bantul, Sejumlah Warga Sempat Lari Keluar Rumah

Menurut Bimo, BMKG menjadi instansi yang memiliki kewenangan untuk menentukan langkah antisipasi terhadap potensi bencana yang ada.

Maka, setiap terjadi potensi bencana, BPBD Bantul baru bisa melakukan antisipasi.

"Dan setiap ada bencana kami juga akan menginformasikan kepada masyarakat. Karena, kebetulan kami juga membuka jaringan komunikasi kepada kepolisian, FPRB, dan lain sebagainya. Jadi apabila ada bencana kami bisa langsung meresponnya," urai Bimo.

Selanjutnya, BPBD Bantul juga sudah melakukan kajian risiko bencana daerah, termasuk dengan kajian potensi risiko gempa sesar opak aktif yang mencapai magnitudo 6,6.

"Kaitan dengan kajian risiko bencana, sudah kami lakukan bersama dengan akademisi dari UPN Veteran Yogyakarta. Saat ini juga sedang berproses dan tentunya nanti akan dibuat Peraturan Bupati terkait Kajian Risiko Bencana (KRB)," tuturnya.

Upaya itu dilakukan, mengingat BPBD Bantul menjadi salah satu organisasi pemerintah daerah yang harus bisa melakukan mitigasi, evakuasi, hingga menjadi bagian garda terdepan dalam memberikan penangan kepada masyarakat apabola terjadi bencana.