Pendekatan Stunting di DIY Harus Libatkan Aspek Budaya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Upaya menurunkan angka stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ternyata menghadapi tantangan yang lebih kompleks dari sekadar kekurangan gizi.

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X, mengungkapkan bahwa kebiasaan dan budaya lokal turut berperan besar dalam menyebabkan stunting pada anak-anak.

"Ada budaya atau kebiasaan, yang penting anak tidak rewel makannya, tapi kalau hanya nasi dan kuah bakso jelas tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, kejadian-kejadian seperti ini bisa menjadi dasar perumusan pendekatan-pendekatan yang bisa ditempuh agar upaya penanganan stunting berhasil dilakukan," papar Sri Paduka saat menerima kunjungan Kepala BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah, di Gedhong Pareanom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (29/10/2024).

Sri Paduka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemahaman terhadap kearifan lokal dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah DIY.

Sri Paduka menyampaikan bahwa konsep 4K (Kampung, Kantor, Kampus, Keraton) yang telah lama diadopsi di DIY menjadi landasan kuat dalam membangun sinergi berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan daerah, termasuk stunting.

Sri Paduka juga menyoroti pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam setiap program pembangunan.

"Konsep ini menunjukkan bahwa semua pihak tidak bisa berjalan sendiri, selalu bersinergi dan berkolaborasi menangani semua persoalan di DIY. Dan konsep ini membuat DIY selalu mengedepankan konsep warga sebagai subjek, bukan objek," ungkap Sri Paduka.

Baca juga: Dinas Pendidikan DIY Bersiap Implementasikan Program Makan Bergizi Gratis, Upaya Cegah Stunting

Sri Paduka menegaskan, penanganan stunting tidak bisa dilakukan sesaat, karena juga sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat.

Dalam penanganannya, BKKBN DIY bisa menggandeng para kader KB maupun kader PKK yang kesehariannya bersinggungan langsung dengan masyarakat.

"Pihak yang di lapangan pasti lebih tahu bagaimana pendekatan yang paling cocok, jadi manfaatkanlah mereka itu agar stunting di DIY bisa semakin ditekan. Dan saya merasa DIY dapat dipercaya atau diamanahi pemerintah pusat dalam melaksanakan program terkait perbaikan gizi," imbuh Sri Sultan.

Pada pertemuan ini hadir pula, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, Erlina Hidayati Sumardi dan Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie.

Kepala BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah menuturkan, kedatangannya kali ini sekaligus melaporkan rencana BKKBN DIY menggelar Forum Koordinasi TPPS DIY, Rabu (30/10/2024) mendatang.

"Kami berharap Sri Paduka bisa hadir dan membuka acara kami ini, sekaligus memberikan arahan kepada TPPS DIY maupun kabupaten/kota. Terkait pelaksanaan program penanggulangan stunting, tentu kami akan mencari pendekatan-pendekatan apa saja yang cocok dengan masyarakat, pasti beda antara kabupaten/kota yang satu dengan yang lain," imbuhnya.

Diungkapkan Iqbal, angka stunting DIY berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 berada di angka 18 persen.

Namun, pihaknya maupun kabupaten/kota se-DIY yakin jika angka stunting di tahun 2024 nanti akan mengalami penurunan signifikan.

"Alhamdulillah tentu semua ini berkat pelaksanaan berbagai program penurunan angka stunting yang sudah kami lakukan," imbuhnya. (HAN)