MATERI IPS Kurikulum Merdeka Kelas 8 SMP BAB 4, Dampak Pemerintahan Orde Baru

TRIBUNJOGJA.COM - MATERI IPS Kurikulum Merdeka Kelas 8 SMP BAB 4, Dampak Pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru di Indonesia dimulai setelah runtuhnya pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, dan berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Orde Baru membawa berbagai perubahan dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Di satu sisi, pemerintahan ini dianggap berhasil membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun di sisi lain, juga membawa dampak negatif terutama dalam hal kebebasan politik dan hak asasi manusia.

Berikut adalah dampak-dampak dari pemerintahan Orde Baru:

1. Stabilitas Politik

Salah satu dampak positif dari pemerintahan Orde Baru adalah tercapainya stabilitas politik di Indonesia.

Setelah periode ketidakstabilan politik di era Orde Lama, Soeharto berhasil menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil.

Hal ini dilakukan dengan cara mengontrol partai-partai politik dan militer secara ketat.

Namun, stabilitas politik ini juga diikuti dengan penekanan kebebasan politik.

Pemerintah Orde Baru memberlakukan pembatasan ketat terhadap kegiatan partai-partai politik dan membatasi kebebasan berpendapat.

Partai-partai politik disederhanakan menjadi hanya tiga partai utama, yaitu Golkar (yang didukung oleh pemerintah), Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Cepat

Salah satu prestasi utama Orde Baru adalah keberhasilannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selama tahun 1970-an hingga awal 1990-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang disebut sebagai "Keajaiban Ekonomi Asia".

Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunan yang berfokus pada stabilitas makroekonomi, investasi asing, dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan “Repelita” (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang bertujuan untuk memajukan berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan infrastruktur.

Program ini berhasil meningkatkan produksi pangan, terutama beras, dan membawa Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 1984.

Namun, pertumbuhan ekonomi ini tidak merata dan banyak dikendalikan oleh kelompok elite tertentu, sehingga terjadi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin.

3. Korupsi dan Kolusi

Meskipun ekonomi Indonesia berkembang pesat di bawah Orde Baru, banyak pihak yang mengkritik adanya maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam pemerintahan.

Banyak kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan pemerintah dan keluarga dekat Presiden Soeharto, yang menguasai berbagai sektor ekonomi penting.

Korupsi di pemerintahan Orde Baru sangat merajalela, dan praktik ini dilakukan oleh pejabat-pejabat negara hingga level tertinggi.

Hal ini menyebabkan banyak proyek pembangunan yang tidak efisien, pemborosan anggaran, dan merugikan rakyat.

4. Pembatasan Kebebasan Pers dan HAM

Selama masa pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers dibatasi secara ketat.

Media massa yang berani mengkritik pemerintah sering kali diberangus atau dilarang beroperasi.

Pemerintah menggunakan militer dan polisi untuk menekan suara-suara yang menentang kebijakan mereka.

Selain itu, banyak aktivis politik dan jurnalis yang ditangkap atau dipenjara karena dianggap mengancam stabilitas negara.

Pembatasan terhadap hak asasi manusia juga menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Orde Baru.

Pemerintah menggunakan militer untuk menjaga kekuasaan dan sering kali menindak dengan keras kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman, termasuk penindasan terhadap kelompok oposisi dan mahasiswa.

5. Pembangunan Infrastruktur

Di bawah Orde Baru, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur.

Banyak jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang dibangun, yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan infrastruktur ini memberikan dampak positif bagi mobilitas penduduk dan distribusi barang, serta meningkatkan akses terhadap layanan publik.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur ini sering kali terkonsentrasi di Pulau Jawa dan daerah-daerah tertentu, sehingga masih ada ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

6. Militer yang Kuat

Soeharto, yang berasal dari kalangan militer, menjadikan militer sebagai pilar utama dalam pemerintahan Orde Baru.

Militer memainkan peran penting dalam politik dan pemerintahan, bahkan turut terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Hal ini dikenal sebagai "Dwi Fungsi ABRI" (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), di mana militer berperan tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga dalam urusan politik dan sosial.

Dwi Fungsi ABRI menjadikan militer memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang, namun juga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh militer, terutama dalam menekan gerakan-gerakan oposisi.

7. Krisis Ekonomi 1997-1998

Meskipun Orde Baru dikenal dengan keberhasilannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, di akhir masa pemerintahannya, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1997-1998.

Krisis ini dimulai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang kemudian berdampak pada seluruh sektor ekonomi.

Krisis ekonomi ini memperburuk situasi politik di Indonesia dan memicu demonstrasi besar-besaran yang menuntut turunnya Soeharto dari kekuasaan.

Pada akhirnya, tekanan politik dan ekonomi memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada bulan Mei 1998, menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

8. Reformasi 1998

Keberangkatan Soeharto dari kursi kepresidenan menandai dimulainya era Reformasi di Indonesia.

Era ini ditandai dengan upaya untuk memperbaiki sistem politik dan ekonomi yang telah rusak selama masa Orde Baru.

Salah satu tuntutan utama era Reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah berakar selama pemerintahan Soeharto.

Reformasi juga mendorong perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia, seperti pemilihan umum yang lebih bebas dan terbuka, desentralisasi pemerintahan, dan peningkatan kebebasan pers dan hak asasi manusia.

Kesimpulannya bahwa Pemerintahan Orde Baru membawa berbagai dampak bagi Indonesia, baik positif maupun negatif.

Di satu sisi, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai memberikan dampak positif bagi pembangunan negara.

Namun, di sisi lain, pemerintahan ini juga diwarnai dengan korupsi, pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan politik.

Akhirnya, krisis ekonomi dan tekanan politik pada tahun 1998 mengakhiri pemerintahan Orde Baru, membuka jalan bagi era Reformasi di Indonesia.

( MG - Putri masayu ranitya )