Soal Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Kepala DJPb DIY: Tidak Akan Ganggu Pembiayaan UMKM

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta, meyakini bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis yang direncanakan tidak akan mengganggu penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam pernyataannya, Agung menegaskan bahwa persiapan untuk program ini telah dilakukan dengan matang.

"Program makan bergizi gratis ini sudah dipikirkan secara menyeluruh. Kami yakin bahwa anggaran yang dialokasikan tidak akan mengganggu dana yang ditujukan untuk pembiayaan UMKM," ungkap Agung, Jumat (18/10/2024).

Agung menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan.

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa dukungan bagi UMKM tetap berjalan lancar, mengingat peran vital mereka dalam perekonomian lokal.

Agung menambahkan bahwa saat ini skema implementasi program makan bergizi gratis masih dalam tahap perumusan.

Baca juga: Sri Sultan HB X Enggan Menilai 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi : Itu Urusannya MPR

Meskipun berbagai opsi sedang dipertimbangkan, ia percaya bahwa keputusan akhir akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak mengorbankan dukungan untuk UMKM.

"Program makan bergizi gratis ini pasti dilaksanakan, namun hingga saat ini skema implementasinya masih dalam tahap perumusan," kata Agung.

Ia menjelaskan bahwa berbagai opsi sedang dipertimbangkan, termasuk kemungkinan keterlibatan pemerintah daerah, program pembiayaan UMKM, atau melalui kantor vertikal lainnya.

Agung pun menyampaikan optimismenya bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan program ini.

"Sebagai kantor vertikal di daerah kami siap, dan tentu saja bapak-bapak pembuat kebijakan di atas setelah itu fix, dirumuskan, pasti siap dilakukan. Tapi saat ini skemanya sedang dirumuskan. Kalau (skema) idealnya kita mungkin nggak bisa menyampaikan ya, karena tentu saja perlu proses yang panjang untuk pendalaman. Sementara kalau saya ada di lapangan nih, jadi kita menunggu aja keputusan pimpinan," pungkasnya. (*)