Hubungan Antarregulasi Halaman 87: Materi Pelajaran PPKN Kelas XI UUD RI 1945

TRIBUNJOGJA.COM - Perhatikan penjabaran soal dan jawaban pelajaran PPKN kelas XI yang diterbitkan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

Berikut ini penjabaran soal dan jawaban pelajaran PPKN kelas XI UUD RI 1945 Unit 2 : Hubungan Antarregulasi, halaman : 87 Kurikulum Merdeka.

Siswa diharapkan mengerjakan soal – soal terlebih dahulu dan menggunakan kunci jawaban ini sebagai bahan referensi dengan dampingan orang tua.

BAGIAN 2 : UUD RI 1945 | UNIT 2 : Hubungan Antarregulasi 

Uji Pemahaman Halaman : 87

a. Apakah yang dimaksud dengan hierarki dan hubungan antarregulasi? 

Jawaban : Hierarki dan hubungan antar peraturan mengacu pada struktur dan hubungan antar peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam suatu sistem hukum.

Berikut  penjelasan lebih lanjutnya:

1. Hierarki Peraturan

Hierarki Peraturan menggambarkan urutan atau tingkatan dari berbagai jenis peraturan yang ada dan diatur oleh Konstitusi.

Di Indonesia, hierarki ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

- Undang-Undang Dasar (UUD) : merupakan sumber hukum tertinggi dan menjadi dasar segala peraturan lainnya.

- Undang-Undang (UU) : Menurut Konstitusi, undang-undang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

- Peraturan Pemerintah (PP) : PP turunan dari undang-undang  menjelaskan dan merinci pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut.

- Perintah Presiden (Perpres) : Dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur kebijakan tertentu dan tunduk pada PP.

- Peraturan Daerah (Perda) : Ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerah, namun harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca juga: Penjabaran PPKN Kelas XI UUD RI 1945 Unit 1 : Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi Halaman : 77-78

2. Hubungan Peraturan

Hubungan Peraturan menggambarkan bagaimana peraturan-peraturan tersebut berkaitan dan saling mempengaruhi.

 - Subordinasi : Peraturan yang lebih rendah harus selaras dan tidak  bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

 di tempat.

Misalnya PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD.

 - Hubungan : Peraturan yang lebih rendah biasanya memperjelas atau menegakkan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Misalnya saja PP yang memberikan informasi mengenai penegakan hukum.

 - Konsistensi : Untuk menjaga kejelasan hukum, semua peraturan harus konsisten satu sama lain.

Apabila terjadi konflik maka peraturan yang lebih tinggi akan diutamakan.

3. Prinsip Terkait

 - Lex Superior Derogat Legi Inferiori : Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

 - Lex Specialis Derogat Legi Generali : Undang-undang yang lebih spesifik diutamakan daripada undang-undang yang lebih umum.

Kesimpulan : Memahami hierarki dan hubungan antar aturan penting untuk membangun sistem hukum yang tertib dan efektif.

Hal ini  memastikan seluruh peraturan yang ada saling mendukung dan tidak menimbulkan konflik, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

b. Sebutkan contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu! 

Jawaban : Di bawah ini contoh  hierarki dan hubungan antar peraturan di Indonesia:

• Contoh hierarki peraturan 

1. UUD 1945

- Hukum tertinggi yang menjadi dasar  semua peraturan perundang-undangan di Indonesia.

 2. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- Mengatur perkoperasian dan penyelenggaraannya berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam UUD 1945.

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Koperasi

- Rincian tata cara dan mekanisme pengelolaan koperasi berdasarkan Undang-Undang Koperasi.

 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Perkoperasian

- Mengatur kebijakan nasional dalam pengembangan koperasi dan memperkuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

 5. Peraturan Daerah (Perda)

- Misalnya, peraturan daerah tentang koperasi diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur koperasi di tingkat daerah, namun tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

• Contoh hubungan antar peraturan 

- Subordinasi : - Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur  pengelolaan sumber daya alam tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sumber daya alam.

Bilamana terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi.

 - Hubungan : - UU Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak, dan peraturan pemerintah yang diturunkan dari UU tersebut memberikan rincian program perlindungan anak dan mekanisme pelaksanaannya.

 - Konsistensi : - Semua peraturan lingkungan hidup, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah,  konsisten dengan undang-undang lingkungan hidup yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan dan perlindungan lingkungan hidup.

Kesimpulan : Contoh di atas menunjukkan bagaimana peraturan di Indonesia disusun dalam hierarki yang jelas dan bagaimana hubungan antar peraturan dapat saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hukum yang lebih baik peraturan juga efektif dan tidak bertentangan.

c. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan antarregulasi?

Jawaban : Adanya hierarki dan hubungan antar peraturan sangat penting dalam sistem hukum suatu negara, termasuk  Indonesia, karena alasan berikut: 

1. Kepastian hukum 

Hirarki peraturan adalah , menjamin kepastian hukum dengan menetapkan peraturan yang jelas.

Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami peraturan yang berlaku dan menghindari kebingungan yang mungkin disebabkan oleh peraturan yang  bertentangan.

2. Keteraturan dan Konsistensi

Hirarki memungkinkan seluruh peraturan disusun secara sistematis.

Hal ini menjamin seluruh peraturan dapat berjalan bersama dan saling  mendukung sehingga tercipta sistem hukum yang tertib dan konsisten.

3. Menghindari Konflik 

Hirarki dan hubungan antar peraturan membantu menghindari konflik antara peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah.

Apabila terjadi perselisihan, asas subordinasi mengutamakan peraturan yang lebih tinggi, memberikan pedoman yang jelas mengenai peraturan mana yang harus ditaati.

4. Penerapan yang Efektif

Peraturan di bawahnya biasanya menguraikan dan melaksanakan ketentuan peraturan di tingkat yang lebih tinggi.

Hal ini akan memungkinkan penerapan prinsip-prinsip yang  ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang secara lebih efektif.

Baca juga: Penjabaran PPKN kelas XI UUD RI 1945 Unit 2: Hubungan Antarregulasi Halaman 79-81

5. Keseimbangan Kekuasaan

Hierarki peraturan juga berfungsi  menjaga keseimbangan kekuasaan antar berbagai lembaga pemerintah.

Misalnya, undang-undang yang disahkan oleh DPR harus konsisten dengan konstitusi yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi serta menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

6. Partisipasi Masyarakat 

Struktur hierarki memungkinkan masyarakat  lebih  memahami dan berpartisipasi dalam proses  regulasi.

Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap sub-peraturan yang pada gilirannya mendukung penerapan peraturan yang lebih ketat.

Kesimpulan : Hirarki dan hubungan antar aturan merupakan hal yang penting dalam membangun sistem hukum yang efisien, efektif, dan adil.

Hal ini memastikan bahwa semua peraturan mendukung tujuan yang sama, melindungi hak-hak masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

( MG Wijaningtyas Ayu Syafutri )