DIY Kembali Raih Prestasi Tertinggi dalam SAKIP Selama Tujuh Tahun Berturut-turut

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan pemerintahan.

Untuk ketujuh kalinya sejak tahun 2018, DIY berhasil meraih predikat AA atau Sangat Memuaskan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (2/10).

Prestasi ini membuktikan komitmen Pemerintah DIY dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Penghargaan SAKIP AA merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan DIY dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan komunikasi kinerja.

Usai menerima penghargaan, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengucap terima kasih atas penghargaan SAKIP yang telah diberikan ketujuh kalinya tersebut.

Dengan torehan prestasi yang gemilang ini,  Sri Sultan HB X justru menaruh harapan agar prestasi serupa bisa diraih pemerintah provinsi,  kabupaten dan kota lainnya se-Indonesia supaya pelayanan publik terus meningkat.

"Harapannya provinsi -provinsi lain bisa mencapai yang sama. Perlu lompatan yang bagus untuk belajar membangun birokrasi yang bagus pula. Apa yang kami capai pada hakikatnya dalam rangka membangun akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, jika kita ingin maju bersama maka perlu menjaga konsistensi," ujar Sri Sultan HB X.

Baca juga: Pemda DIY Jalin Kerjasama dengan Beon Intermedia untuk Kembangkan Skill Inovatif Siswa

Perihal menjaga konsistensi tersebut, Sri Sultan HB X memberikan apresiasi kinerja kepada personilnya yang telah menjaga konsistensi pelayanan publik maupun sistem manajemen pemerintahan daerah.

Konsistensi tersebut didapatkan berkat upaya pemerintah membangun kesadaran aparatur sipil negara atau ASN bahwa dia bukan sekedar pekerja kantor tetapi pekerja peradaban.

"Kami mencapai ini tidak hanya sekedar lima sampai tujuh tahun, tetapi lebih dari 10 tahun ditambah adanya suatu lompatan yang akhirnya menjadi pengungkit. Kami belajar (berproses) supaya terbentuk pola pikir untuk membangun komunikasi dialog antara pimpinan dan bawahan sebagai suatu hal yang utama dalam pencapaian tujuan institusi," terangnya.

Raja Keraton Yogyakarta ini menyebut capaian predikat tertinggi SAKIP telah melalui proses panjang dan tidak instan, yang terbagi dalam empat kategori penilaian internal, yaitu ketika masih ada OPD yang mendapat nilai merah, lalu berubah menjadi kuning, hijau, hingga akhirnya sekarang hampir semua OPD di lingkup Pemda DIY mendapatkan penilaian internal biru (sangat baik).

Biru adalah tahapan penilaian yang tertinggi.

"Penilaian ini dilakukan setiap triwulan berupa pemberian rapor kepada para Kepala OPD untuk memberikan motivasi kepada mereka. Proses-proses ini perlu dilakukan supaya pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan baik," imbuh Sri Sultan HB X.

Sekda DIY, Beny Suharsono, menyatakan pihaknya telah menyiapkan semua perangkatnya untuk menyesuaikan arahan Gubernur agar menggeser mindset para pegawainya dari pegawai kantoran menjadi pegawai peradaban pasca mendapat predikat SAKIP AA pertama kali.

Oleh karena itu, konsistensi secara berkesinambungan menjadi sangat penting dan perlu didesain supaya pelayanan publik bisa dilakukan secara maksimal dan lebih baik.

" Tujuh kali mempertahankan SAKIP dengan predikat AA bukan perkara yang mudah dan sederhana tapi butuh effort luar biasa dari semua komponen dari pelaksanaan sampai puncak tertinggi. Jadi dibutuhkan komitmen pejabat.dan menjaga akuntabilitas," kata Beny.

Sementara itu, Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyoroti penurunan angka kemiskinan yang belum terlalu besar. Penurunan kemiskinan masih jadi tantangan besar karena empat indikator terkait dengan kinerja SAKIP, salah satunya adalah kemiskinan.

"Saya kira ketika bicara SAKIP ke Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) itu soal kolaborasi. Harapan besar kami lebih ditekankan dan fokuskan pada perencanaan. Walaupun secara program sudah cukup banyak yang menyentuh ke program penanganan kemiskinan tapi kita perlu memiliki alternatif berkaitan dengan pengukuran kemiskinan itu sendiri," tegasnya.

Sebelumnya Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan nilai SAKIP ini sebagai bagian dari arahan Presiden RI untuk menekankan perencanaan dan penggunaan anggaran untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas penting, tapi lebih penting agar penggunaan anggaran mendapatkan impact yang paling besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Ada empat indikator utama penilaian SAKIP yang semuanya merujuk pada kesejahteraan masyarakat, yaitu IPM, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi.

Sehingga hasil evaluasi SAKIP menjadi alat ukur yang terbaik terhadap kinerja pemerintah daerah selama ini.

"Capaian SAKIP dalam sepuluh tahun terakhir, tahun 2014 sampai 2023, menunjukkan tren positif. Pergerakan positif ini terlihat dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya juga meraih predikat AA tahun ini," ungkap Menteri Anas.

Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras sehingga mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP juga memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan.

SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat. (*)