Penjelasan Sekjen Gerindra Soal Beredarnya Susunan Kabinet Prabowo-Gibran di Medsos

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Beredar daftar susunan  kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di media sosial (medsos). 

Namun demikian, belum diketahui apakah susunan kabinet yang beredar itu valid atau tidak.

Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak membantah tetapi juga tidak membenarkan susunan kabinet yang sudah beredar tersebut. 

Muzani hanya menegaskan pemilihan menteri merupakan hak prerogratif Presiden.

"Saya tidak begitu paham apakah valid atau tidak, karena itu hak prerogatif Pak Prabowo," ujar Muzani saat ditemui usai pembukaan Rapat Piminan Nasional (Rapimnas) Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/8/2024).

Menurut Muzani, penyusunan kabinet saat ini masih berlangsung.

Prabowo menurutnya sudah melakukan pertemuan dengan Gibran dan pimpian partai Koalisi Indonesia maju untuk membahas siapa yang akan dipilih menjadi menteri di kabinetnya.

Namun demikian, Muzani mengaku belum mengetahui apakah sosok yang akan dipilih menjadi menteri sudah mengerucut atau belum.

"Kalau Pak Prabowo sudah mengajak ngomong dengan orang terbatas, saya kira iya, dengan Mas Gibran, dengan partai partai koalisi. Tapi seberapa jauh intensitas dan hasil dari pembicaraan tersebut saya tidak ikut," ujarnya. 

"Siapa saja yang akan dipasang untuk menjadi menteri A, untuk posisi B, saya tidak mengikuti," kata Muzani.

Baca juga: Dwi Tunggal Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSUD Kota Yogyakarta

Prabowo sebelumnya diketahui sempat membentuk Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan cepat dan lancar. 

Gugus tugas ini diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Lalu, wakilnya diduduki oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Sedangkan anggota ada Tommy Dwijandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.

Namun, tidak ada nama elite atau kader partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam gugus tugas tersebut.