Bantuan Sumur Bor Kemhan RI Dibatalkan, Lurah Piyaman Gunungkidul Didemo Warganya

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COKM, GUNUNGKIDUL - Sejumlah warga  Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, melakukan aksi demo karena dibatalkannya  bantuan sumur bor dari Kemenhan RI.

Adapun ,aksi protes itu dilakukan di Balai Kalurahan Piyaman pada Jumat (16/8/2024) sore .

Tokoh Masyarakat Kalurahan Piyaman Rubikin Susilo Wardoyo (76) mengatakan, batalnya bantuan sumur bor tersebut salah satunya ditengarai karena sikap lurah setempat yang dinilai tidak merespons dengan baik bantuan tersebut. 

"Padahal bantuan sumur bor tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat terutama saat terjadi bencana kekeringan yang melanda. Bantuan sumur bor itu sangat kami harapkan," ujar Rubikin disela aksi demo tersebut.

Dia menuturkan, adapun bantuan dari Kemhan RI itu berupa sumur bor beserta jaringan perpipaan dan puluhan toren penampung air. Dengan nilai bantuan mencapai Rp2 miliar. 

"Dan, itu diperkirakan dapat mengairi lahan pertanian sekitar hampir 200 hektar sawah warga,"ucapnya.

Dia meneruskan, maka dari itu warga menuntut agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut hingga  mengakibatkan gagalnya bantuan ke masyarakat. 

"Kalau bantuan sumur bor tidak terlaksana, demonstrasi akan terus kami lakukan. Kami juga menuntut agar Lurah dapat meminta maaf langsung ke masyarakat. Jika tidak kami memintanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Lurah Piyaman Tugino mengatakan, dirinya pun meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian ini. 

"Tadi saya sudah minta maaf ,sekali lagi karena pemahaman kami saya minta maaf kepada warga masyarakat Piyaman. Saya berniat ke depan untuk lebih baik lagi,"ujarnya.

Dia menyebutkan, sebenarnya tidak ada penolakan soal bantuan dari Kemenhan RI tersebut. Namun, memang adanya kurang koordinasi sehingga membuat kesalahpahaman.

"Rencananya itu kan di bor diatas tanah kas desa sesuai dengan peraturan Gubernur semua harus ada izin, sesuai aturan Pergub Nomor 24 tahun 2024. Maka dari itu, saya harus hati-hati karena kehati-hatian saya itu  membuat program yang begitu cepat ini (akhirnya) pindah ke yang lain (tidak jadi disalurkan),"ucapnya.

Dirinya pun tak menampik, memang bantuan perairan terutama untuk pertanian sangat dibutuhkan oleh warganya. Sejauh ini, pihaknya sudah mengupayakan sebanyak 9 sumur ladang yang dibiayai dari dana desa dan CSR.

Ke depan, dia mengatakan, program-program bantuan yang akan masuk ke wilayahnya akan selalu dikoordinasi ke tokoh masyarakat dan warga setempat. 

"Saya berniat ke depan untuk merubah sikap  lebih baik  lagi, baik pun soal kepemimpinan. Semoga ini jadi pelajaran bagi kami,"urainya ( Tribunjogja.com )