BREAKING NEWS: Sambangi Balai Kota Yogya, PKL Teras Malioboro 2 Minta Dilibatkan Proses Relokasi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sejumlah pedagang Teras Malioboro 2 menyambangi Balai Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Senin (5/8/2024) siang.

Mereka datang untuk menyampakan beberapa tuntutan, salah satunya terkait pelibatan secara langsung dalam proses relokasi.

Para pedagang yang datang pun ditemui oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto, Sekda Aman Yuriadjijaya, serta jajaran Dinas Kebudayaan dan Satpol PP.

Kesempatan tatap muka tersebut dimanfaatkan pedagang untuk menyampaikan deretan unek-unek yang selama ini mereka rasakan.

Ketua Koperasi Tri Dharma, Arif Usman, mengatakan, sebelumnya, pihaknya sudah berulang kali berkirim surat untuk audiensi.

Namun, meski 6-7 surat sudah dilayangkan, Pemkot Yogyakarta sama sekali tidak pernah memberikan tanggapan terkait permintaan itu.

"Semoga Pj Wali Kota yang baru ini punya hati yang bersih, pikiran yang jernih, bisa menerima dan menampung keluhan-keluhan kami. Jadi, ini merupakan awal," katanya.

Usman pun menandaskan, tuntutan utama yang disampaikan kepada Pemkot Yogya adalah meminta dilibatkan dalam proses relokasi.

Sebagai informasi, pedagang Teras Malioboro 2 rencananya bakal direlokasi menuju Beskalan dan Ketandan, yang bangunannya difasilitasi penuh oleh Pemda DIY.

"Ini tadi ada poin dari Pak Pj Wali Kota, bahwa kami adalah subjek, bukan objek. Jadi setiap ada kebijakan, kami ingin dilibatkan, karena kami punya perasaan, kehendak dan kemauan," tegasnya.

Baca juga: Ratusan Pedagang Teras Malioboro 2 Geruduk Kantor Gubernur, Pemda DIY Siap Gelar Dialog

Ia pun menyebut, kendala komunikasi yang terjadi selama ini, juga diamini oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, permasalahan tidak akan menjadi berkepanjangan dan berlarut-larut seandainya pihak eksekutif bersedia terbuka.

"Tetapi, setelah (pertemuan) dari Gusti Kanjeng Ratu, sampai dengan kemarin itu, tidak ada sama sekali komunikasi," ungkap Usman.

"Semoga tidak sekadar menerima, tapi juga ditindaklanjuti. Jadi, dari janji tadi, dalam waktu dekat, akan ada komunikasi dua arah," urainya.

Bukan tanpa alasan, pihaknya juga menuntut perubahan DED (Detail Engineering Design) gedung baru yang nantinya jadi tempat relokasi.

Menurutnya, ukuran tenant yang ditawarkan oleh pemerintah perlu dibicarakan, karena dianggap tidak memungkinkan untuk aktivitas jual beli.

"Kami tidak dilibatkan dalam proses kemarin. Harapannya, DED dihentikan dan kita bicara bareng, rembugan, DED-nya besok seperti apa. Semoga ada revisi di situ," pungkasnya. (aka)