Mayoritas Warga Muhammadiyah di Kota Yogya Disebut Tolak Konsesi Tambang: Biasanya Jadi 'Kuthuk'

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Mayoritas warga Muhammadiyah di Kota Yogya disebut berseberangan dengan kebijakan Pimpinan Pusat (PP) yang memutuskan menerima konsesi tambang dari pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Yogya, Akhid Widi Rahmanto, saat dikonfirmasi pada Senin (29/7/2024) siang.

"Kalau di bawah, kebanyakan yang saya tahu juga tidak setuju. Banyak yang tidak setuju, terutama di grup-grup (Whatsapp) juga seperti itu," ujarnya.

"Saya sebenarnya juga nggak setuju, secara pribadi. Tapi, karena sudah diputuskan secara kelembagaan, kita lihat saja nanti seperti apa perkembangannya," tambah Akhid.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan yang membuat warga Muhammadiyah di Kota Yogya, yang notabene merupakan kota kelahiran persyarikatan, keberatan dengan keputusan tersebut.

Salah satunya, kekhawatiran terhadap menurunnya daya kritis Muhammadiyah terhadap pemerintah, khususnya di tengah kondisi perpolitikan tanah air dewasa ini.

"Saya memang bukan ahlinya soal itu (tambang). Tapi, melinat dari permainan politik, tampaknya ini buat mancing. Bahkan, nyuwun ngapunten, bisa jadi kita nanti terjebak, karena kalau sudah dikasih itu biasanya jadi kuthuk (penurut)," terangnya.

Baca juga: 3 POIN Penting Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang dari Pemerintah

Di samping itu, ia menyebut, sudah ada segudang berita yang beredar di masyarakat soal dampak penambangan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Karenanya, pihaknya pun berharap, jajaran PP Muhammadiyah dapat memperhatikan keresahan-keresahan yang muncul di akar rumput ini.

"Mudah-mudahan yang di atas juga mendengar aspirasi dari bawah, karena kok kemudian tiba-tiba seperti itu, melu nompo (ikut menerima)," ucapnya.

Akhid mengatakan, PD Muhammadiyah Kota Yogya sejatinya sudah mengajukan permohonan audiensi dengan jajaran PP untuk membahas berbagai hal.

Hanya, di antara kedua belah pihak belum menemukan kecocokan jadwal, sehingga pertemuan urung terealisasi sampai sejauh ini.

"Mungkin nanti kalau sudah ada waktu, karena ada beberapa hal yang memang harus kami sampaikan, kami komunikasikan langsung ke pimpinan pusat," ungkapnya.

"Termasuk dalam hal kebijakan keuangan dan sebagainya, di samping yang tiba-tiba menerima (konsesi tambang) itu, harus kami sampaikan juga," tambah Akhid.

Lebih lanjut, ia pun menyampaikan, perbedaan pendapat merupakan hal wajar di lingkungan atau internal persyarikatan Muhammadiyah.

Akan tetapi, yang harus digarisbawahi, jangan sampai perbedaan pendapat itu diungkapkan dengan aktivitas yang bersifat negatif.

"Beda pendapat saya kira wajar-wajar saja. Hanya, kalau sampai kemudian terlalu ekstrem juga nggak perlu lah. Jadi, monggo yang punya pendapat berbeda, silakan," cetusnya. (*)