3 POIN Penting Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang dari Pemerintah

Muhammadiyah menjadi ormas kedua yang mendapat izin tambang setelah Nadhlatul Ulama (NU). Ini tiga poin penting yang disampaikan Muhammadiyah setelah

Tribunjogja.com/Ardhike Indah
Konferensi pers PP Muhammadiyah terkait Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Minggu (28/7/2024). 

1. Pengelolaan tambang dikelola profesional

Dalam hasil Konsolidasi Nasional menyebutkan Muhammadiyah akan berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi perguruan tinggi, dan penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Muhammadiyah menyebut telah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan.

Apalagi di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah pun memiliki program studi pertambangan, sehingga usaha tambang bisa jadi tempat praktik dan pengembangan bisnis dengan baik.

"Pengelolaan tambang sesuai ajaran Islam, konstitusi dan tata kelola profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang andal dan berintegritas tinggi," papar Abdul Mu'ti.

2. Janji kembalikan izin jika banyak mudarat-nya

Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti menjelaskan tentang Muhammadiyah menerima izin usaha tambang, Minggu (28/7/2024) di Convention Hall Walida Dahlan, Unisa Yogyakarta.
Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti menjelaskan tentang Muhammadiyah menerima izin usaha tambang, Minggu (28/7/2024) di Convention Hall Walida Dahlan, Unisa Yogyakarta. (Tribunjogja.com/Ardhike Indah)

Abdul Mu'ti juga menyampaikan pihaknya berjanji akan mengelola tambang tanpa ada kerusakan.

Bila saat mengelola tambang kerusakan terjadi, dia menyatakan pihaknya berjanji akan mengembalikan izin tambang ke pemerintah.

"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak timbulkan mafsadat (kerusakan), maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan kembalikan izin pertambangan kepada pemerintah," papar Mu'ti.

Lebih lanjut, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Muhammadiyah juga akan mendukung semua usaha pengembangan sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia.

Di sisi lain, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berkomitmen untuk mengembangkan model bisnis yang berorientasi pada kesejahteraan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat.

"Pengembangan tambang akan diusahakan menjadi model usaha not for profit, keuntungan usaha akan dimanfaatkan untuk dukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah untuk masyarakat luas," tegas Abdul Mu'ti.

3. Tim pengelolaan dipimpin Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy ditunjuk menjadi tim pengelolaan tambang oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved