Menteri ATR/BPN AHY Ungkap Kasus Mafia Tanah di Grobongan dan Semarang

Tribunjogja Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sudah sejumlah kasus mafia tanah di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.

Menteri yang akrab dipanggil AHY itu secara spesifik mengungkap dua kasus mafia tanah ada di Jawa Tengah.

Dua kasus itu meliputi kasus penipuan akta tanah di Kabupaten Grobogan seluas 82,6 hektare.

Kasus kedua adalah penipuan jual beli tanah kavling perumahan di Kota Semarang seluas 121 meter.

"Tahun 2024 ini ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Jumlah tersangka sebanyak 92 orang," jelas AHY di Mapolda Jawa Tengah (Jateng), Senin (15/7/2024) dikutip dari Tribunjateng.

Dia menjelaskan, kasus mafia tanah paling besar yang ditangani oleh Kementerian ATR berada di Kabupaten Grobogan, Jateng dengan kerugian mencapai Rp 3,41 triliun.

"Kami menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 3,41 triliun," ucap AHY.

Nilai tersebut dihitung berdasarkan rencana terhambatnya investasi, termasuk rencana pengembangan kawasan industri yang berada di Kabupaten Grobogan.

Bagaimana kasus itu terjadi?

Kasus tersebut bermula pada tahun 2010-2011, di mana tersangka yang merupakan direktur PT AAA dengan inisial DBY (66) mengalihkan hak tanah SHGB Nomor 1 milik PT Azam Laksana Intan Buana (ALIB) kepada perusahaannya, yakni PT AAA.

"Modus operandinya adalah pemalsuan akte otentik tentang akte kepemilikan tanah," ucap politik Partai Demokrat itu.

Akte tersebut dibuat tanpa persetujuan pemilik sah. DBY juga mendapat bantuan dari oknum notaris.

"Sehingga seolah-olah menghilangkan hak pemilik yang sah atas bantuan oknum notaris," tambahnya.

Pihaknya dalam kasus itu sudah menetapkan satu tersangka bernama Dwi Bagus Yusianto (66) warga Sidorejo Kidul, Tingkir, Kota Salatiga.

Obyek tanah yang disengketakan seluas 82,6 hektare dengan pemilik sah PT Azam Laksana Intan Buana (PT Alib).

Namun, oleh tersangka tanah diklaim menjadi PT Azam Anugerah Abadi (PT AAA).

"Tersangka melakukan pemalsuan akte otentik kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilih sah dengan bantuan oknum notaris," ujarnya.

Kasus kedua terjadi di Kota Semarang.

Kasus ini menurut AHY merupakan bukan kasus yang besar tetapi berdampak langsung dengan masyarakat kecil.

Dia menjelaskan, kasus penipuan tanah ini dimulai ketika korban hendak membangun rumah lalu berkenalan dengan tersangka DPB (34) warga Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang pada April 2019.

Korban diperdaya hingga mengeluarkan uang sebesar Rp250 juta tetapi selang beberapa tahun kemudian rumahnya tak kunjung dibangun.

"Korban meminta uangnya dikembalikan tetapi tersangka kemudian mengaku tanah itu telah dijual ke pihak lain.

"Tersangka sempat berjanji hendak menggantinya tapi tak pernah ditepati hingga akhirnya korban melaporkan kasus ini ke polisi," paparnya.

Dua kasus tersebut, melengkapi 87 kasus mafia tanah yang telah diungkap Kementerian ATR/BPN di tahun 2024. (Tribunjateng/kompas)