Apindo DIY Tetap Tolak Tapera dan Ajukan Judicial Review ke MA

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Meski ada wacana penundaan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) hingga 2027, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY tetap menolak.

Wakil Ketua Umum Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto mengatakan baik Apindo pusat maupun daerah tetap menolak keras PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Kami tetap menolak keras PP terakhir yang mengatur Tapera. Kami sedang mengupayakan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) , karena untuk PP-nya (membatalkan PP). Kalau ada celah yang harus diperbaiki, mestinya ada amandemen UU No 4 Tahun 2016 itu,” katanya, Rabu (12/06/2024).

Baca juga: Serikat Buruh di DIY Tak Mau Tapera Hanya Ditunda, Tapi Dicabut 

Ia menerangkan PP Nomor 21 Tahun 2024 bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2016.

Sebab kepesertaan Tapera bersifat sukarela, sementara pada PP Nomor 21 Tahun 2024 ini wajib.

Di samping itu, ia juga menyoroti tata kelola Tapera. Menurut dia, program tapera justru membawa potensi kontraproduktif, termasuk adanya kemungkinan korupsi.

“Sehingga kami menolak keras, bukan setuju ditunda,” terangnya.

Keberlangsungan usaha, lanjut dia, ditentukan oleh produktivitas dan daya saing.

Program Tapera menjadi beban yang sebagian besar dipikul oleh pekerja. Perusahaan pun akan terkena imbasnya dari sisi produktivitas.

Dari sisi perusahaan akan mengalami penurunan daya saing.

Apalagi di tengah ketidakpastian global. Biaya tinggi, termasuk dalam perizinan juga aka mempengaruhi keberlangsungan usaha.

Sehingga jika program Tapera dipaksakan, banyak industri yang mengalami penutupan.

“Bukan secara langsung ya, tetapi akumulasi. Tapera menjadi salah satu faktornya. Ini jadi faktor yang akan menurunkan iklim kemudahan berusaha. Efeknya akan menurunkan daya saing dari sisi industri, dan menurunkan produktivitas dari sisi pekerja,” imbuhnya. (maw)