Kades Ketandan Curhat Terkait Kendala Mesin Pengolah Sampah dan Minta Dibangunkan Gedung PKK

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Bupati Klaten , Sri Mulyani , menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Sambang Warga yang digelar secara rutin setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten , Jawa Tengah. 

Kegiatan Sambang Warga kali ini digelar di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten , Jawa Tengah, pada Selasa (11/6/2024).

Pada kesempatan itu, Bupati Sri Mulyani mendapatkan keluhan terkait tempat pengelolaan sampah (TPS) dari warga Desa Ketandan.

Keluhan itu disampaikan langsung oleh Kepala Desa Ketandan. 

Kepala Desa Ketandan, Hefi Sudarmawan, mengatakan beberapa tahun terakhir pengelolaan sampah milik 3 RW di Desa Ketandan tidak berjalan.

Lantaran, selama ini mesin pengolah sampah sudah dalam kondisi rusak, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. 

Baca juga: Sambang Warga di Desa Ketandan, Bupati Klaten Resmikan Gedung Serbaguna hingga Salurkan Bansos

"Kemudian untuk membiayai tenaga pengolah sampah , masih agak kurang. Jadi kami minta tolong Ibu Bupati Sri Mulyani untuk mencarikan solusi terkait masalah sampah . Agar sampah di Desa Ketandan kembali rapi. Karena banyak sampah liar yang dibuang di pinggir jalan. Kami sudah kasih CCTV tapi malah hilang," ucap Hefi, Selasa (11/6/2024). 

Pada kesempatan yang sama, Hefi juga menyampaikan aspirasi dari Ibu-ibu PKK Desa Ketandan yang ingin memiliki gedung PKK.

Maka, Hefi meminta Sri Mulyani agar bisa membangunkan gedung PKK untuk kegiatan PKK di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten , Jawa Tengah. 

"Kecil-kecilan (bangunan gedung PKK-nya) juga tidak apa-apa Bu, yang penting Ibu-ibu PKK punya kantor untuk berkegiatan," ujarnya. 

Adapun, mengenai sejumlah apresiasi warga Desa Ketandan, Sri Mulyani menyebut telah mencatat hal tersebut.

Pihaknya menyebut, aspirasi itu akan menjadi bahan pembahasan dalam perencanana APBD Perubahan 2024 atau APBD Murni 2025. 

"Sambang Warga ini adalah kegiatan yang menampung aspirasi permasalahan di masyarakat. Sehingga tadi OPD kami, Sekda, Bappeda, dan Asisten Sekda mencatat keluhan masyarakat yang disampaikan Kepala Desa," jelasnya.

"Tindak lanjutnya, tentu nanti kami akan cek di lapangan, apakah kondisinya memang harus segera dilaksanakan. Kami juga melihat potensi anggaran. Kalau sudah diusulkan, pasti kami akan cek lokasi," kata dia. ( Tribunjogja.com )