Pakar UGM: Program Transisi Energi Pemerintah Dijalankan dengan Setengah Hati

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024, program transisi energi yang sudah digaungkan ternyata belum mencapai target ditetapkan.

Target bauran energi baru-terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 tidak tercapai lantaran pada 2023 lalu baru mencapai 12,8 persen.

Pemerintah juga menurunkan target EBT menjadi 17 persen pada 2025.

Kendati diturunkan, target EBT itu pun dinilai sulit tercapai mengingat masa kerja efektif pemerintah tinggal beberapa bulan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi, M.B.A., salah satu penyebab tidak tercapainya target EBT karena kebijakan transisi energi setengah hati.

Kebijakan tersebut cenderung kontradiktif dengan percepatan program transisi energi.

“Salah satunya, Pemerintah masih menoleransi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara,” katanya di Kampus UGM, Senin (13/5/2024).

Baca juga: UGM dan PUM Netherlands Lanjutkan Kerja Sama Pengembangan Kewirausahaan

Data pada akhir 2020 menunjukan  bauran energi primer untuk Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih didominasi oleh batubara sebesar 57,22 persen, disusul gas 24,82 persen, dan BBM 5,81 persen. Sementara itu, porsi EBT baru mencapai sebesar 12,15 persen.

Untuk mempercepat program transisi energi tersebut, kata Fahmy, PT Pertamina dan PLN sesungguhnya sudah melakukan berbagai upaya pengembangan EBT. Meski demikian, hasilnya masih sangat minim.

Program bio-diesel dan gasifikasi batubara Pertamina mengalami kegagalan setelah partner dari Italia dan USA hengkang dari Indonesia.

Pengembangan bio-diesel merupakan program EBT berbasis sawit juga berpotensi bertabrakan dengan program pangan untuk menghasilkan minyak goreng.

Baca juga: Fakultas Biologi UGM Buka Prodi Profesi Kurator Keanekaragaman Hayati, Pertama di Indonesia dan Asia

Berbeda dengan Pertamina, program PLN dalam pengembangan EBT relatif berhasil. PLN telah menyelesaikan 28 pembangkit EBT baru, program dedieselisasi dengan pembangunan jaringan transmisi dan jaringan distribusi hingga pengembangan hidrogen hijau pada tahun 2023.

“Salah satu upaya transisi energi yang paling fenomenal yakni diresmikannya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata dengan kapasitas 192 megawatt peak (MWp). Meski begitu program pensiun dini PLTU batu bara belum tuntas lantaran kesulitan penyediaan dana dan teknologi,” terangnya.

Sebagai pengamat, Fahmy berharap presiden terpilih Prabowo Subianto harus berani merombak kebijakan transisi energi Jokowi setengah hati yang kontradiktif dengan percepatan program transisi energi.

Salah satunya mewajibkan pengolahan batu bara yang merupakan energi kotor menjadi energi bersih.

“Selain itu, pemerintah harus memberikan kemudahan dan insentif bagi investor dalam pengembangan EBT di Indonesia. Tanpa perubahan kebijakan itu, jangan harap target zero carbon pada 2060 dapat dicapai,” paparnya. (*)