Ditjen Imigrasi Perkuat Fungsi Intelijen, Tekan Pelanggaran Hukum dari Warga Negara Asing

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperkuat fungsi intelijen keimigrasian untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Penguatan tersebut dilakukan di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Senin. (6/5/2024) dengan judul Diseminasi Perkiraan Keadaan (Kirka) Intelijen Keimigrasian: Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Melalui Penyusunan Analisa Kirka”.

Hadir dalam acara ini Kepala Divisi Kemigrasian Yani Firdaus, Kepala Divisi Administrasi Topan Sopuan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Najaruddin Safaat, beserta seluruh peserta dari Divisi Imigrasi di Indonesia.

Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Brigjen Pol. Ratna
Pristiana Mulya menjelaskan, adanya agenda penguatan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Keimigrasian.

“Ada mercusuar perubahan terkait Ditjen Imigrasi. Itu akan kita mulai dengan penyusunan produk-produk intelijen keimigrasian yang selama ini digunakan untuk mendukung bagaimana konteks kebijakan,” ujar Mulya ditemui wartawan usai agenda, Senin (6/5/2024).

Dia mengatakan, agenda penguatan SDM Keimigrasian itu dilaksanakan setiap tahun.

Secara periodik, pihaknya akan melakukan pelatihan ini untuk mengasah kemampuan aparatur imigrasi.

“Orang silih berganti. Intinya, kita lakukan pelatihan rutin untuk menghasilkan kompetensi yang lebih baik,” terangnya.

Mulya menambahkan, dalam konteks, intelijen tidak berdiri sendiri. Sifat intelijen di keimigrasian adalah untuk mendukung pola kebijakan, keputusan dan aspek lain.

Dia meyakini, jika pola intelijen yang didapat tidak baik, maka putusan yang dihasilkan pemimpin bisa tidak baik pula.

“Keputusan atasan juga bisa menyimpang kalau intelijennya tidak baik,” tutur dia.

Disinggung mengenai keadaan yang perlu diwaspadai, Mulya mengungkap pengawasan orang asing di Indonesia menjadi salah satu hal penting di divisi imigrasi.

Ada banyak warga asing yang tinggal melampaui batas waktu di Indonesia hingga menyalahi izin tinggal.

“Di sini, kita beri dukungan, informasi yang baik tentang keberadaan orang asing di Indonesia. Intelijen ini kan data, ilmu, talenta dan pengetahuan. Jadi harus terus diasah, perlu latihan. Kalau intelnya tumpul, pimpinan kita tak bisa memberikan kebijakan,” jelas Mulya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY, Agung Rektono Seto dalam sambutannya menyampaikan bahwa jajarannya akan terus mendukung langkah-langkah Ditjen Imigrasi untuk melakukan
deteksi dini gangguan keamanan.

“Saya rasa kita semua sepakat bahwa intelijen ini perannya begitu besar untuk melakukan pemetaan terhadap risiko-risiko kemungkinan keadaan yang akan terjadi. Sangat positif hari ini para aparatur intelijen ini diberikan tambahan kompetensi untuk menunjang dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan”, jelas Agung Rektono Seto. (ard)