Pengembangan Infrastruktur Digital dan Penguatan Kemitraan Jadi Kunci Terwujudnya Ekonomi Digital

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Untuk mewujudkan ekonomi digital diperlukan suatu ekosistem digital yang kuat. Pengembangan infrastruktur digital menjadi hal yang juga diperlukan. 

Kepala Dinas Koperasi UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi mengungkapkan transformasi digital mengharuskan pelaku usaha khususnya UMKM untuk beradaptasi.

Menurut dia, kecepatan UMKM di DIY untuk beradaptasi sudah baik, daya juang bahkan daya saing UMKM juga luar biasa.

"Sekarang yang dibutuhkan itu daya saling, saling mengisi, kolaborasi pentahelix semua stakeholder. Kalau bicara sarana digital, kami kolaborasi dengan Kominfo supaya menyiapkan free wifi. Kalau hanya didorong untuk melakukan digitalisasi, tetapi tidak ada sarana nya, kan tidak jalan. Pelaku usaha kan tidak hanya diperkotaan, tetapi ada yang di Gunungkidul, Kulon Progo," katanya dalam Rembug SiBakul, Rabu (20/03/2024). 

Pemahaman proses bisnis atau bussiness plan juga perlu ditekankan pada pelaku UMKM .

Untuk itu, pihaknya terus memberikan pendampingan dan fasilitasi menyasar pelaku UMKM, melalui SiBakul.

Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian Dinkop UKM DIY, mulai dari kelembagaan, manajemen bisnis, hingga manajemen keuangan.

Dari sisi manajemen keuangan, Siwi melihat masih ada pelaku UMKM yang belum memisahkan uang bisnis dengan keuangan pribadi.

Baca juga: UMKM DIY Didorong Melek Digital agar Bisa Tembus Pasar Ekspor

Masih ada pula pelaku UMKM yang belum mengakses produk perbankan. 

Agar UMKM naik kelas, tentu diperlukan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya lembaga keuangan. 

"Ada yang butuh modal, tetapi modalnya untuk apa? Kadang tidak tahu. Sehingga kami memberikan pendamping. Di situlah kami butuh peran lembaga keuangan. Makanya kami dengan bank BPD DIY melakukan pendampingan dan pembinaan, salah satunya mempunyai QRIS," terangnya. 

"Jangan sampai UMKM sudah cashless, tetapi harus ambil uang (tunai) untuk belanja, kulakan karena tempat kulakannya belum bisa cashless. Ini kami kembangkan secara bertahap, supaya ekosistem digital bisa terbentuk. Karena saat ini bukan lagi keinginan, tetapi kebutuhan," sambungnya. 

Pemanfaatan teknologi bukan semata-mata untuk mendorong transaksi digital.

Tetapi juga untuk edukasi, terutama dalam hal pencatatan keuangan.

Melalui transaksi digital, setiap transaksi akan otomatis tercatat. Sehingga pelaku UMKM bisa memantau cashflow yang terjadi. 

Anggota DPRD DIY, Danang Wahyu Broto mengungkapkan upaya yang dilakukan Dinkop UKM DIY merupakan percepatan agar produk bisa diserap pasar.

Sebab dengan digitalisasi akan menekankan cost, sehingga lebih efektif. 

Menurut dia, infrastruktur digital ke depan akan menjadi tren yang menguntungkan dunia usaha, khususnya UMKM . 

"Kami tentu akan mendukung, baik dari sisi regulasi dan anggaran, terutama yang sifatnya implementatif untuk masyarakat. Sosialiasi harus diperkuat, karena tidak bisa dipungkiri masih ada masyarakat yang takut beralih ke transaksi digital. Nah ini dibutuhkan peran seluruh stakeholder, mulai dari perbankan hingga akademisi," ungkapnya. 

Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah BPD DIY, R. Agus Trimurjanto menerangkan pandemi COVID-19 rupanya mengakselerasi transformasi transaksi digital. Kebiasaan tersebut terbawa hingga saat ini. 

Pihaknya mencatat pada Januari-Februari 2024 transaksi nontunai BPD DIY mencapai Rp1,3 triliun, dengan frekuensi 1,4 juta transaksi. 

"Ini menandakan UMKM kita sudah familier, sudah nyaman menggunakan transaksi digital. Memang kebutuhan masyarakat," terangnya. 

Ia sepakat transaksi digital yang dilakukan oleh pelaku UMKM akan memberikan nilai lebih.

Sebab setiap transaksi yang masuk akan otomatis tercatat.

Catatan keuangan tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh lembaga keuangan untuk menilai saat pengajuan pembiayaan. 

"Tidak hanya sekadar memberikan kemudahan transaksi, uang aman, tidak perlu menyiapkan susuk (uang kembalian). Tapi di sisi lain dibutuhkan pihak ketiga atau lainnya dalam meningkatkan kebutuhan finansial atau modal," lanjutnya. 

Ia juga memastikan transaksi digital melalui BPD DIY aman.

Sebab sudah ada tembok pengaman yang akan mengamankan setiap transaksi hingga data nasabah.

Sepanjang nasabah menjaga kerahasiaan password dan pin, maka tidak mungkin pihak lain mengakses transaksi keuangan melalui rekening nasabah. 

"Dan di mobile banking BPD DIY itu ada pemberitahuan kalau transaksi, bisa dipantau realtime. Bisa menghubungi Call center langsung juga, jika ada transaksi mencurigakan. Tetapi password dan pin itu memang tidak boleh dibagikan. Kami juga punya tim yang akan mendampingi dan membantu pelaku UMKM, terutama yang mau merintis usaha," ujarnya. 

Dosen Universitas Amikom Yogyakarta, Suyatmi, SE., MM. menjelaskan mau tidak mau UMKM harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen, termasuk dalam digitalisasi pembayaran.

Sebab transaksi digital saat ini sudah menjadi kebutuhan. 

Terkait dengan peluang bisnis, ada tiga variabel yang bisa dilihat, yaitu variabel produk dan produksi, distribusi, dan variabel pasar. 

"Kalau dilihat dari variabel pasar, gen z dan post gen z ini yang paling banyak menggunakan internet. Generasi ini cenderung ingin yang cepat, murah, dan mudah diakses. Tentunya dengan transformasi digital akan memudahkan," jelasnya. 

Ia menilai pemerintah telah berupaya untuk memberikan infrastruktur sigital. Meski begitu, teknologi tidak akan sempurna jika SDM yang ada belum siap. 

"SDM juga perlu mengubah mindset. Tidak hanya teknologi saja yang diperhatikan, tetapi juga keuangan, agar bisa mengatur keuangan dengan baik untuk kelangsungan usaha. Di era teknologi ini yang perlu ditingkatkan adalah kolaborasi dan kemitraan, terutama bagi yang baru merintis usaha," imbuhnya. ( Tribunjogja.com )