Tanggapi Unjuk Rasa Warga Kalurahan Sidomulyo, Ini Kata Panewu Bambanglipuro Bantul

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kapanewon Bambanglipuro, Bantul, buka suara terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Kalurahan Sidomulyo, Selasa (19/3/2024) siang.

Panewu Bambanglipuro, Tri Manora, mengatakan masyarakat pada umumnya memiliki hak untuk menyampaikan anspirasi atau harapan.

Namun, aspirasi atau harapan itu dapat disampaikan secara santun dan beretika.

"Tidak masalah kalau mau menyampaikan aspirasi. Tapi, jangan sampai aspirasi atau harapan yang baik membuahkan atau berdampak kepada sesuatu hal yang tidak diinginkan," tuturnya kepada awak media di halaman Kalurahan Sidomulyo. 

Terlebih, dikatakannya, setiap pemerintah terdapat struktur organisasi yang mendukung untuk menerima masukan aspirasi dari masyarakat.

Hal itupun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. 

"Sistem pemerintahan itu kan sudah ada strukturnya. Paling bawah itu juga ada pihak ketua RT, padukuhan, Bamuskal dan sebagainya. Jadi masyarakat bisa menyalurkan aspirasi melalui forum-forum yang ada," ucap Tri Manora. 

Pihaknya pun sudah melakukan konfirmasi terkait permasalahan yang ada di Kalurahan Sidomulyo.

Namun, kata Tri Manora, memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak bisa disampaikan.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, melakukan unjuk rasa terkait transparansi penggunaan dana di halaman Pemerintah Kalurahan Sidomulyo.

Koordinator aksi tersebut sekaligus Warga Sidomulyo, Ervin Tri Susanto, mengatakan, selama ini Pemerintah Kalurahan Sidomulyo tidak transparan terhadap penggunaan anggaran 2023 kepada masyarakat.

"Karena sampai saat ini, masih ada pembangunan yang tidak merata. Tapi, di sisi lain, pemerintah itu malah membeli mobil yang tidak tahu anggarannya diambil dari mana dan peruntukannya untuk apa," terangnya.

Tidak hanya itu, vitalitas peran Bamuskal juga dipertanyakan oleh masyarakat Kalurahan Sidomulyo.

Pasalnya, Bamuskal memiliki fungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam hal perencanaan, pengawasan, pelaksanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan di tingkat kelurahan.

"Itu hal-hal yang kami pertanyaan. Selama ini, memang sering diadakan diskusi terkait sejumlah masalah. Tapi, setiap diskusi, pihak kalurahan tidak mau koorporatif, tidak menerima masukan," beber Ervin.(*)