Berapa Persen Kenaikan UMP 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta? Begini Kata Sultan

TRIBUNJOGJA.COM - Pembahasan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) bakal menjadi pembicaraan hangat beberapa hari ke depan.

UMP ini langsung diumumkan oleh pemerintah daerah.

Lantas, kapan UMP 2024 bakal diumumkan? Mari kita simak pembahasannya, dikutip dari akun Instagram resmi @kemnaker:

• UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
• UMP diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan
• UMK diumumkan paling lambat 30 November tahun berjalan
• Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional atau hari libur resmi, maka UMP dan UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atau penjabat satu hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional atau hari libur resmi
• UMP dan UMK berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya
• Hal ini berdasarkan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan

Di DIY, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah memastikan UMP DIY tahun 2024 akan naik.

Rapat pembahasan soal kenaikan UMP pun dilakukan Kamis (16/11/2023).

Namun, hingga kini belum ada keputusan tentang berapa banyak persentase kenaikan UMP 2024.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi menjelaskan dalam pengaturan upah minimum Pemerintah DIY sudah mendapatkan kepastian aturan yakni menggunakan PP Nomor 51 tahun 2023.

"Pada saat ini kami berproses untuk mengkoordinasikan, karena tentu saja ada data-data baik itu inflasi, pertumbuhan (ekonomi), dan sebagainya," ujar Aria saat dihubungi, Senin (13/11/2023).

Setelah data-data selesai dikumpulkan, pihaknya bakal segera menggelar sidang dewan pengupahan yang saat ini sedang dalam proses koordinasi bersama serikat pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi.

Aria menargetkan UMP dapat diumumkan tanggal 21 November 2023.

"Kami berharap sesuai dengan target pada tanggal 21 November ini nantinya upah minimum provinsi sudah ditetapkan dan diumumkan," kata Aria.

Setelah UMP diumumkan, selanjutnya bakal ditindaklanjuti oleh dewan pegupahan di tingkat kabupaten atau kota.

Diharapkan pada tanggal 30 November upah minimum kabupaten atau kota dapat diumumkan.

"Dewan pengupahan kabupaten kota untuk memproses upah minimum kabupaten yang nanti targetnya diharapkan pada tanggal 30 November itu juga sudah bisa ditetapkan dan diumumkan," kata dia.

Bagaimana cara menghitung upah minimum?

Adapun penyesuaian nilai UMP dihitung menggunakan formula dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

Berikut rumus Kenaikan UMP:

UM (t+1) = UM (t) + Nilai Penyesuaian UM (t+1)

Keterangan:

UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan

UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan

Sementara itu, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan rumus:

Nilai penyesuaian UM (t+1) = {inflasi + (PE x α )} x UM(t)

Catatan: Inflasi provinsi yang dihitung dari perubahan indeks harga konsumen periode September tahun berjalan terhadap indeks harga konsumen sampai dengan periode September tahun sebelumnya (dalam persen).

PE adalah pertumbuhan ekonomi.

• Bagi provinsi, PE dihitung dari perubahan produk domestik regional bruto (PDRB) harga konstan provinsi kuartal I, II, III tahun berjalan, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap PDRB harga konstan provinsi kuartal I, II, III tahun sebelumnya, dan kuartal IV pada dua tahun sebelumnya (dalam persen).
• Bagi kabupaten/Kota, PE dihitung dari perubahan PDRB harga konstan kabupaten/kota tahun sebelumnya terhadap PDRB harga konstan kabupaten/kota 2 tahun sebelumnya (dalam persen).

Simbol α merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

• Simbol α ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.
• Selain pertimbangan dua faktor tersebut di atas, dalam menentukan α dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Lalu jika nilai penyesuaian upah minimum lebih kecil dari nol, upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.

Selanjutnya, dalam hal nilai upah minimum tahun berjalan pada wilayah tertentu melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau kab/kota, maka penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula:

Nilai penyesuaian UM (t+1) = PE x α x UM (t)

"Data yang digunakan untuk penghitungan nilai penyesuaian upah minimum bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," tulis Kemnaker.

Jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif maka nilai upah minimum tahun berikutnya ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.

Hasil penghitungan nilai upah minimum yang akan ditetapkan dapat dibulatkan ke atas hingga satu satuan rupiah.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )