Subsidi Motor Listrik Sepi Peminat, Pustral UGM: Pemerintah Perlu Revisi Skema Subsidi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik .

Bahkan syarat penerima subsidi motor listrik pun telah dipermudah, dengan harapan bisa mencapai 200.000 unit pada 2023 ini. 

Namun sayangnya hingga saat ini peminat motor listrik masih belum banyak.

Mengacu pada SISAPIRa pada Kamis (16/11/2023) pukul 16:48:39, kuota yang tersedia masih 187.377.

Sebanyak 6.156 masih dalam proses pendaftaran, 2.319 telah terverifikasi, dan 4.148 tersalurkan. 

Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc., mengatakan pemerintah perlu merevisi skema subsidi dengan sasaran penerima yang terkendali.

Captive market skala besar bisa menjadi sasaran, sehingga bukan retail ke end user. 

Baca juga: Syarat Subsidi Motor Listrik Berubah, Peneliti Pustral UGM: Penetrasi Pasar dibawah Harapan Industri

"Saat ini opsi mobilitas dengan kendaraan BBM masih bisa menjadi solusi alternatif yang dirasa oleh masyarakat lebih murah, meskipun menjauhkan dari pencapaian pemerintah untuk program decarbonisasi," katanya, Kamis (16/11/2023). 

Menurut dia, teknologi juga juga seperti kehidupan, yang memiliki beberapa siklus seperti, lahir, tumbuh, dewasa, menua dan mati.

Strategi untuk menumbuhkan setiap tahapan pun berbeda-beda. 

Saat ini motor listrik ada di tahap dua, yaitu tumbuh.

Hal itu bisa dilihat dari kebutuhan biaya banyak, meski penambahan fungsi tidak begitu banyak.Kendaraan listrik masih dituntut untuk menghasilkan baterai yang efisien. 

"Untuk itu mestinya tidak mentargetkan untuk masyarakat umum, yang hanya bisa dipenetrasi oleh teknologi yang sudah matang. Sasaran mestinya untuk captive market yang dengan satu transaksi dapat terbeli jumlah besar, misalnya kendaraan operasional perusahaan yang punya komitmen green technology," terangnya. 

"Jika sasarannya masyarakat umum, akan muncul diskusi siapa yang mestinya menerima manfaat subsidi? Orang kaya yang berkomitmen green tapi tidak mau membayar tinggi? Atau masyarakat miskin yang kurang aware tentang green technology tapi sangat sangat butuh solusi mobilitas," imbuhnya. ( Tribunjogja.com )