Berapa Persen Kenaikan UMP DIY 2024? Ini Pernyataan Gubernur Sri Sultan HB X

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Berapa persen kenaikan upah minimum atau UMP DIY 2024? Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan UMP DIY 2024 naik.

Kenaikan itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

Walau demikian, saat ini belum dapat dipastikan berapa persen kenaikannya.

Pemerintah sudah memastikan upah minimum akan naik setelah aturan baru tentang pengupahan resmi diterbitkan. 

Ketentuan baru tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.  

Sri Sultan HB X mengatakan bahwa UMP DIY 2024 naik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

Sultan mengaku belum dapat memastikan berapa persen kenaikannya lantaran saat ini tengah dalam tahap koordinasi.

“Nanti kita lihat saja, naiknya pasti naik tapi naiknya berapa saya ndak tau," kata Sultan di Kompleks Kepatihan Selasa (14/11/2023). 

Lebih lanjut, Sultan mengatakan bahwa saat ini tengah dilakukan tahap koordinasi serta pembahasan OPD terkait untuk menentukan formula penghitungannya.

"Kan PP-nya sudah ada tapi saya kan rapatnya baru hari Kamis, sekarang saya belum tahu," terangnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan, PP Nomor 51 Tahun 2023 menjadi dasar untuk penetapan upah minimum 2024 dan seterusnya. 

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujarnya. 

Lebih lanjut, Ida berharap agar PP Nomor 51 Tahun 2023 dapat menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. 

PP tersebut juga diharapkan bisa mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah. 

“Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha," ungkap Ida. 

Ida mengatakan, Kemenaker meminta kabupaten/kota menetapkan upah minimum paling lambat 30 November 2023. Sementara batas akhir penetapan upah minimum provinsi (UMP) adalah 21 November 2023.

(Han)