BKKBN DIY Paparkan Program Bangga Kencana dan PPS Semester I Tahun 2023, Ini Hasilnya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY memaparkan capaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting (PPS) tingkat DIY semester I tahun 2023, Senin (9/12/20023). 

Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Andi Ritamariani menyampaikan, hingga Agustus 2023, capaian peserta KB baru di DIY sebesar 47,42 persen. 

Sementara, angka prevalensi kontrasepsi modern atau modern contraceptive prevelance rate (mCPR) tercapai 64,16 persen dari target 56,01 persen. Kemudian, unmet need sebesar 15,40 persen dari target 19,55 persen.

"Melihat mCPR dan unmet need, DIY sudah mencapai target," katanya.

Namun, ia menilai capaian program ketahanan keluarga mulai Januari-Agustus 2023 masih jauh dari target yang seharusnya dicapai di semester I.

Terkait kampung KB, BKKBN DIY sudah mampu menyelesaikan 326 dari target 362.

BKKBN DIY sudah menyusun jadwal untuk pencanangan kampung KB.

Berdasarkan Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) 2022, tingkat prevalensi percepatan penurunan stunting di DIY sebesar 16,4 persen. Jumlah itu menurun dibandingkan 2021 di angka 17,3 persen.

Dengan rincian, Kota Yogyakarta sebesar 13,8 persen, Kabupaten Bantul 14,9 persen, Sleman 15 persen, Kulon Progo 15,8 persen dan Gunungkidul 23,5 persen.

Untuk kegiatan strategis PPS ada 7 percepatan meliputi data pemantauan status gizi, pemberian makanan tambahan, audit kasus stunting, pendampingan tim pendampingan keluarga (TPK), mini lokakarya kecamatan, Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan konvergensi.

Disampaikannya, pemantauan status gizi di DIY, balita stunting pada Agustus sebanyak 14.375 anak. Jumlahnya meningkat dibandingkan Juli sekitar 12.018 anak. 

Selanjutnya, pemanfaatan pendampingan lewat aplikasi elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) sudah dilakukan pada calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu pasca persalinan dan ibu yang mempunyai baduta.

Kemudian, BAAS di DIY ada 17 mitra pemberi manfaat dengan sasaran penerima sejumlah 51.332 orang. Lalu, Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) ada 189 yang tersebar 5 kabupaten/kota.

"Mini lokakarya kecamatan, di DIY sudah melaksanakan," ucap Rita. 

Baca juga: BKKBN RI Sosialisasikan Percepatan Penurunan Stunting di Kulon Progo

Sementara Inspektur Utama BKKBN RI, Ari Dwikora Tono mengatakan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui program keluarga berencana (KB) bagi pasangan usia subur dengan memberikan pelayanan KB yang berkualitas.

Kesuksesan program KB menurutnya dilatarbelakangi oleh banyak faktor di antaranya komitmen yang tinggi dari pemerintah di berbagai tindakan melalui kampanye perubahan sikap dan perilaku penyediaan layanan kontrasepsi dan integrasi konsep pelayanan yang berbasis komunitas.

Saat ini, program bangga kencana tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah. 

Terkait capaian program bangga kencana 2022, hasil indikator kinerja utama BKKBN lewat pendataan keluarga pada 2022 di antaranya angka kelahiran total pada usia subur 15-49 tahun dari target 2,21 persen sudah tercapai 2,14 persen. 

Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun dari target 21 persen tercapai 22,8 persen. 

Angka prevalensi kontrasepsi modern dari target 62,54 persen tercapai 59,4 persen. Unmet need dari target 8 persen, masih di angka 14,7 persen.

Usia kawin pertama (MOKP) dari target 22 persen tercapai 21 persen. Indeks pembangunan keluarga 57 persen tercapai 56,07 persen. Putus pemakaian kontrasepsi dari target 23,10 persen tercapai 21,6 persen.

Menurutnya, masih ada beberapa capaian program yang belum sesuai harapan. 
Misalnya unmeet need yang masih tinggi sehingga diperlukan strategi yang lebih baik untuk menurunkan. 

Di sisi lain, keberhasilan capaian program Bangga Kencana ditentukan dari tingginya komitmen pemerintah bersama seluruh mitra kerja serta kesadaran masyarakat terhadap pengaturan kehamilan.

Pelayanan KB di rumah sakit utamanya KB pasca persalinan masih perlu ditingkatkan. Dikarenakan jika pasangan usia subur tidak menggunakan kontrasepsi pasca persalinan menyebabkan jarak persalinan yang terlalu rapat sehingga berakibat pada meningkatnya angka kematian ibu dan bayi.

Selain itu, memperbesar peluang terjadinya kehamilan tidak diinginkan.

"Pelayanan KB pasca persalinan bisa menjadi peluang strategi dalam kasus stunting," pungkasnya

Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan MoUantara BKKBN DIY dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY. (scp)