Eko Suwanto : Pembangunan Infrastruktur di Kampung Perlu Perhatian Pemda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Langkah pembangunan kota Yogyakarta dalam urusan prioritas kebijakan untuk infrastruktur menghadapi dilema.

Jaga Warga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bisa berikan opsi atau pilihan kebijakan prioritas kepada RT/RW atau Lurah dalam perencanaan pembangunan di wilayah.

Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan hal tersebut dalam Jagongan Jaga Warga bersama Satpol PP DIY dan Asosiasi LPMK Kota Yogyakarta, Rabu, 27/9/2023.

"Saya sering datang ke kampung, merekam apa yang menjadi kebutuhan pokok dan jadi kebutuhan dasar warga di tingkat kampung. Infrastruktur itu sarana penuhi berbagai kebutuhan masyarakat, ada hak dasar urusan sandang,pangan dan papan. Itu yang utama, lalu akses kesehatan, pendidikan dan akses bagi disabilitas dengan berbagai hal, juga akses atas mitigasi bencana," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.

Hadirnya infrastruktur, menurut Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan disebutkan memang dibutuhkan tapi berhadapan dengan dilema, misalnya lebih prioritas mana jalan mulus atau urusan menyelesaikan stunting.

Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan mengingat kan masih adakah ibu yang mengandung kekurangan gizi di kampung, ada 300-an kader PKK, kader kesehatan dan bidan.

"Saat ada musrenbang ini hadirkan pilihan prioritas yang mana saja penting dikerjakan lebih dulu. Jalan baik, infrastruktur nya baik ini penting tapi ada dilema mana yang didahulukan. Masih ada stunting yang butuh perhatian bersama. Mana yang penting, selesaikan stunting atau ndandani dalan? Jaga Warga bisa berikan masukan ke ketua RT/RW, atau kepada Pak Lurah sesuai kebutuhan masyarakat, " kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.

Lewat forum Jaga Warga bertema Membangun Infrastruktur di Kampung, ada sejumlah catatan pokok yang penting untuk pembangunan Yogyakarta ke depan.

Pertama, melalui 169 kampung, bagaimana ada greget bersama bangun kota Yogyakarta berbasis kampung.

Kedua, jangan hamya membayangkan infrastruktur berupa fisik seperti talud, gorong-gorong, jalan mulus dsb semata tapi bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Yogyakarta dengan bersama-sama giatkan semangat berbagi.

Ketiga solusi hadirkan kebjiakan untuk masyarakat Yogyakarta yang hingga kini hadapi tiga problem di Yogyakarta, yaitu urusan sampah, stunting dan kenakalan remaja.

Di bawah struktur kampung itu ada RW dan RT, bisa cepat koordinasi nya untuk bersama tumbuhkan peran dan gotongroyong. Jaga Warga sesuai fungsinya bisa kerjakan tugasnya untuk berikan masukan ke forum rembug dan kepada lurah setempat, misalnya.

"Pendekatan berbeda di Sorosutan, Umbulharjo Yogyakarta karena eks RK atau rukun kampung. Kalau ke Tegalrejo dan Kricak, semoga masyarakat sehat semuanya, ayo bersama-sama bangun kampung, insya Alloh, rakyat Yogyakarta sejahtera, aman dan nyaman," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.

Haryanto, Ketua LMPK se Yogyakarta menjelaskan peran penting Jaga Warga dijalankan. Kuasa pengguna anggaran sekarang di Kemantren, ini beda dengan dana hibah model lama.

Infrastruktur jalan penting diperhatikan di kampung. Termasuk bangun SDM di Yogyakarta penting sebab sebagai kota yang jadi andalan sumber pendapatan daerah adalah hasil kreatif, jasa pariwisata, perdagangan dan bukan SDA.