Bawaslu DIY Gandeng Perguruan Tinggi, Minta Mahasiswa KKN Ikut Andil Awasi Pemilu

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perguruan tinggi di DIY diminta turut andil dalam mengedukasi masyarakat, serta melakukan pengawasan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Edukasi dan pengawasn pemilu itu nantinya akan melibatkan mahasiswa yang menempuh program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Melalui KKN diharapkan para mahasiswa bukan hanya terfokus pada program-progeam terstruktural saja, melainkan turut memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilu.

Baca juga: Barca Gali Informasi Harga Jual Gelandang Spurs Giovani Lo Celso

Ketua Bawaslu DIY M Najib menyampaikan, kegiatan tersebut sangat penting karena di Yogyakarta terdapat banyak akademisi dan perguruan tinggi yang dapat memberikan masukan tentang jalannya pemilu.

Suksesnya partisipasi Pemilu 2024 menurut Najib salah satunya ditentukan dengan keberhasilan kampus dan lingkup pendidikan dalam mendukung proses pemilu.

"Jumlah mahasiswa di DIY ini mencapai lebih dari 400 ribu, jadi memang sangat signifikan untuk menjadi salah satu indikator penentu kesuksesan partisipasi pemilu. Di sisi lain tentu ini menjadi penting untuk kita libatkan dalam konteks pengawasan," ungkapnya, di tengah-tengah agenda Forum Group Discussion (FGD) Penjajakan Kerjasama Perguruan Tinggi-Bawaslu DIY, Selasa (26/9/2023).

Dalam kegiatan ini terdapat 26 perguruan tinggi di DIY yang hadir mendengarkan pemaparan terkait rencana melibatkan mahasiswa KKN untuk mengawasi pemilu.

Bawaslu DIY menyadari bahwa ada keterbatasan pengawasan karena jumlah personil yang sangat terbatas. 

Sebab itu, perguruan tinggi diharapkan bisa aktif membantu melakukan pengawasan dengan potensi sumber daya manusia dan keahlian yang dimiliki.

"Misalnya KKN, mahasiswa bisa disebar ke berbagai lokasi DIY, tidak menumpuk untuk mensosialisasikan terkait pemilu. Kampus punya sumber daya manusia, lalu kapasitas untuk turun ke desa dan kampung untuk melakukan pengawasan, sosialisasi bagaimana pemilu yang baik. Ini yang kami harapkan, tentu selain riset-riset terkait pemilu yang muncul karena KPU dan Bawaslu tak bisa melakukan hal itu," terang dia.

Selain itu potensi kerawanan pemilu dimasing-masing wilayah juga menurutnya berbeda.

Sehingga perlu dilakukannya riset untuk mencari tahu risiko tertinggi serta cara penanganannya dalam suatu kerawanan pemilu pada salah satu daerah.

"Yang bisa melakukan riset kan dari perguruan tinggi. Bawaslu dan KPU tidak memiliki kewenangan itu, makanya kami menggandeng mereka," terang Najib.

Sementara, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Ahmad Dahlan, Rusydi Umar Phd mengaku sangat antusias bekerjasama dengan Bawaslu untuk membantu mengawasi kelancaran pemilu. 

UAD memiliki potensi 27 ribu mahasiswa yang bisa dimaksimalkan untuk membantu berjalannya pesta demokrasi Indonesia dengan baik.