Hadapi Gempuran Social Commerce, Disperindag DIY Dorong Peningkatan Kualitas Produk UMKM

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Fenomena penggunaan platform e-commerce dan social commerce menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir.

Sebab keberadaannya dianggap akan mengancam kelangsungan bisnis usaha kecil menengah.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) DIY, Syam Arjayanti mengakui keberadaan e-commerce maupun social commerce berdampak pada pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah DI Yogyakarta.  

Baca juga: Belajar Bangunan Bersejarah dengan Teknologi ICT di Zona Nglaras Budaya Taman Pintar Yogyakarta

Dia mengatakan, sebagian besar produk yang ditawarkan dalam platform tersebut merupakan barang impor.

Di mana dari segi harga produk impor dari beberapa negara memang lebih murah dibandingkan produk serupa yang diproduksi di dalam negeri.

Kondisi itu membuat UMKM di DIY kalah saing dan mengalami penurunan omzet.

"Di tantangannya karena barang-barang dari luar negeri itu murah sekali karena dari beberapa negara fasilitasnya memang lumayan besar misalnya untuk pemerintah hadir untuk pengiriman. Nah ini yang menjadikan produk-produk kita kalah bersaing dengan produk dari luar negeri," jelas Syam kepada Tribun Jogja, Senin (25/9/2023).

Untuk menjawab permasalahan itu, Syam mendorong UMKM di DIY untuk meningkatkan kualitas produknya.

Sebab pelaku usaha lokal akan sulit untuk mematok harga lebih murah dibanding produk-produk yang dijajakan di e-commerce, sehingga fokus utama saat ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk demi menarik minat konsumen.

"Karena kalau kita lihat ya, itu di penjualan-penjualan online itu memang yang murah banyak terjual juga. Tetapi yang harganya mahal pun banyak yang terjual kalau kualitasnya bagus. Kan mesti juga orang akan nyari ya," katanya.

Saat ini pemerintah juga telah menggencarkan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Sebagian anggaran Pemda DIY pun wajib digunakan untuk membeli produk dalam negeri khususnya UMKM yang telah terdaftar di e-katalog. 

Adapun di 2023 ini, Pemda DIY menargetkan transaksi dalam e-katalog sebesar Rp 1,5 triliun dan mendaftarkan lebih dari 1.000 UMKM lokal ke dalam e-catalog.

"Tapi ini memang banyak kendala juga. Misalnya NPWP belum ada, email lupa, password lupa, jadi macam-macam kendala. Ini tantangan kita untuk mendorong agar UMKM bisa bersaing di kancah nasional maupun global," jelasnya. (tro)