Jelang Pemilu 2024, Warga Kulon Progo Diimbau Jaga Kerukunan Beragama

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kulon Progo mengeluarkan imbauan ke masyarakat. Imbauan ini diberikan sebagai respon jelang Pemilu 2024, yang dinilai bisa berpengaruh pada situasi sosial.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Kemenag Kulon Progo, Saeful Hadi menilai masyarakat perlu menjaga kerukunan di lingkungannya, terutama hubungan antar umat beragama.

"Apalagi memasuki tahun politik atau jelang Pemilu 2024, ada banyak potensi konflik," ujar Saeful memberikan keterangannya pada Rabu (20/09/2023).

Baca juga: Rombongan TNI Polri Bersama Petugas Pos Diserang OTK Seusai Bagi BLT di Kaimana

Ia menjelaskan salah satu potensi konflik yang timbul adalah praktik politik identitas. Identitasnya didasarkan pada agama, kepercayaan, hingga ikatan kultural di masyarakat yang beragam.

Menurut Saeful, oknum yang tidak bertanggungjawab bisa memanfaatkan situasi tersebut. Terutama pada masyarakat minoritas, ras, etnisitas, gender, hingga kelompok sosial lain yang merasa terpinggirkan.

"Itu sebabnya fungsi agama harus dikembalikan sebagaimana mestinya agar kerukunan antar umat tetap terjalin baik," jelasnya.

Saeful mengatakan masyarakat perlu memahami jika semua agama mengajarkan toleransi untuk semua umat. Termasuk sebagai pemersatu perbedaan baik dari kepercayaan, suku, hingga adat istiadat.

Ia pun berharap masyarakat juga berperan dalam menjaga stabilitas kondisi sosial di tahun politik. Salah satunya dilakukan lewat berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas)

"Termasuk meredam potensi konflik yang mungkin terjadi di masyarakat," kata Saeful.

Kanwil Kemenag Kulon Progo kini mengintensifkan sosialisasi ke masyarakat jelang Pemilu 2024. Sosialisasi dilakukan pada ormas-ormas yang ada Kulon Progo.

Upaya menjaga kondusivitas di masyarakat juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo. Koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya aparat penegak hukum pun dilakukan.

Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto mengatakan pihaknya mengantisipasi pelanggaran di Pemilu 2024. Seperti politik uang hingga sengketa hasil pemilu.

"Kami mengedepankan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran," ujarnya. (alx)