BPBD Bantul Harus Cepat Tanggap Mengatasi Kebakaran dan Kekeringan saat Musim Kemarau

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Menghadapi musim kemarau, Anggota Komisi A DPRD Bantul, Novi Sarhati, mengimbau agar warga masyarakat dapat mewaspadai potensi kebakaran.

Sementara itu, pihaknya juga mendorong agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul dapat cepat tanggap mengatasi kebakaran agar tidak jatuh korban dan kerugian terlalu besar.

Selama berkoordinasi dengan BPBD Bantul, pihaknya selalu mendorong agar armada dari Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Bantul selalu dalam kondisi prima. Termasuk kesiapsiagaan para personelnya.  

“Harus siap menindaklanjuti laporan kebakaran. Kalau kondisi kendaraan tidak bagus, otomatis mempengaruhi laju kendaraan,” ungkapnya, Rabu (13/9/2023).

Terlebih saat musim kemarau, banyak kasus kebakaran karena sampah. Menurutnya, kejadian kebakaran banyak terjadi karena warga masyarakat membakar sampah dan tidak memastikan pembakaran dalam kondisi mati.

“Di masa darurat sampah, warga membakar sampah, tapi lahannya kering, tidak dilihat kalau ada  bara yang belum mati. Karena suasana panas, akhirnya timbul kebakaran,” urainya.

Maka dari itu, Novi mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada. Sementara untuk BPBD Bantul agar terus giat melakukan sosialisasi dan edukasi akan potensi kebakaran ini.

Di sisi lain, anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini menyadari bawah Kabupaten Bantul memiliki wilayah yang cukup luas. Sementara Bantul baru memiliki 7 wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang terdiri diri Mako Induk yang terletak di Kapanewon Bantul, kemudian 6 pos sektor lainnya yakni di Sedayu, Kasihan, Banguntapan, Piyungan, Imogiri dan Pundong.

Sementara wilayah yang belum dicover di Dlingo dan Srandakan.

Dengan jumlah dan lokasi pos tersebut, maka jika terjadi kebakaran di wilayah Dlingo dan Srandakan, respon petugas damkarmat ke lokasi kebakaran bisa lebih dari 15 menit.

“Kita mengusahakan tiap kapanewon harus ada pos pemadam kebakaran. Tapi karena pengadaan, otomatis harus membutuhkan biaya banyak, misalnya untuk kebutuhan untuk armada,” ucapnya.

Maka dari itu, jika terjadi kebakaran di wilayah yang belum tercover WMK, petugas dari pos terdekat harus cepat tanggap mengatasi kebakaran tersebut.  

“Jadi saling membantu, mana yang terdekat, samperin dulu,” katanya.

Bentuk kerja sama ini harus lebih ditingkatkan, mengingat Kabupaten Bantul juga belum bisa menambah personel.

“Memang sebenarnya harus menambah, tapi sekarang menambah personel juga menambah anggaran, sementara honorer juga dibatasi. Maka dimaksimalkan dulu potensi SDM yang ada, untuk saling membantu,” terangnya.