Program Kartu Prakerja Masih Bergulir, Tahun 2023 Menggunakan Skema Normal

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah masih menggulirkan program Kartu Prakerja hingga kini.

Berbeda dengan tahun 2020-2022, Program Kartu Prakerja 2023 menggunakan skema normal. 

Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Progam Kartu Prakerja, M Rudy Salahuddin mengatakan program Kartu Prakerja sebenarnya sudah diinisiasi sejak 2019 lalu, namun baru diluncurkan pada April 2020. 

Baca juga: UGM Mendapat Bantuan Hibah Alat Deteksi Tuberkulosis Berbasis AI dari Fujifilm

Misi program tersebut adalah untuk skilling, reskilling, dan upskilling angkatan kerja di Indonesia, sehingga lebih berdaya saing.

Ketika pertama kali diluncurkan, skema Kartu Prakerja menjadi semi bansos.

Di samping memberikan pelatihan, juga memberikan insentif untuk meningkatkan daya beli ketika pandemi Covid-19. 

"Untuk program Kartu Prakerja 2023 ini dengan skema normal, yaitu daring dan luring. Kalau tahun sebelumnya kan masih luring, sehingga pelatihan yang diberikan masih sederhana yang bisa dilakukan secara daring," katanya saat sosialisasi skema normal program Kartu Prakerja di Hotel Phoenix Yogyakarta, Rabu (09/08/2023). 

"Skema normal ini lebih difokuskan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga besaran bantuannya ditingkatkan, dari Rp1juta menjadi Rp3,5 juta. Sedangkan insentifnya diturunkan dari Rp2,4juta menjadi Rp600ribu. Sehingga standar dan kualitas pelatihan juga ditingkatkan," sambungnya. 

Jika pada Kartu Prakerja sebelumnya penerima bantuan sosial (bansos) tidak diperbolehkan mendaftar program ini, maka tahun ini penerima bansos boleh mendaftar. 

Deputi III Kantor Staf Presiden selaku Anggota Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja, Edy Priyono menjelaskan Kartu Prakerja dengan skema normal ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 2023. Hanya saja pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap. 

"Awalnya 10 provinsi, kemudian sekarang bertambah menjadi 13 provinsi. Tentu saja tidak hanya di 23 provinsi ini, secara bertahap akan diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia," jelasnya. 

Berlakunya skema normal ini juga menjadi tantangan tersendiri. Lantaran peserta Kartu Prakerja adalah masyarakat yang memang ingin meningkatkan ketrampilan melalui pelatihan.

Sehingga pemerintah daerah juga dituntut untuk berpartisipasi, mulai dari sosialiasi hingga menyediakan data lembaga pelatihan yang berkualitas. 

"Agak struggle juga, meski yang ikut masih banyak, tetapi tidak sebanyak dulu. Karena dulu kan semi bansos ya. Sehingga peran pemda juga dibutuhkan, seperti melakukan sosialiasi program Kartu Prakerja ini. Juga menyediakan data lembaga pelatihan berkualitas, kemudian infokan juga ke manajemen pelaksana, sehingga bisa masuk ke ekosistem Kartu Prakerja," lanjutnya.