Delegasi Negara ASEAN Kunjungi Mangunan dan Tebing Breksi untuk Pelajari Desa Wisata

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perwakilan negara ASEAN berkumpul di DI Yogyakarta dalam penyelenggaraan Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMEDPE) Indonesia 2023 dan The 1st Asean Village Network Meeting, Selasa (25/7/2023) di Sheraton Hotel Yogyakarta. 

Delegasi negara-negara ASEAN itu berdiskusi tentang pembangunan desa yang diinisiasi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ini.

"Inti dari pertemuan dengan negara-negara Asean yakni membangun konektivitas dengan dua tujuan utama yakni pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)," kata Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, dalam jumpa pers, seusai pembukaan acara.

Baca juga: Permintaan Jasa Pengambilan Sampah di TPS Go-Sari Bertambah Sejak Penutupan TPA Piyungan

Halim menyampaikan, seluruh stakeholder harus menyepakati poin-poin dalam rapat bersama itu.

Hasil diskusi itu nantinya berbentuk nota kerjasama dengan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) yang selama ini sudah berkiprah membantu pembangunan desa.

Menteri Halim menambahkan, pertemuan Asean Village Network Meeting baru pertama kali dilakukan.

Yogyakarta menjadi tuan rumah dalam agenda kenegaraan tersebut.

"Kami pilih diadakan di Yogyakarta karena banyak pertimbangan, salah satunya karena yang menjadi fokus diskusi ini adalah desa wisata. Tadi malam kami ajak seluruh delegasi ke Mangunan, terus kemudian besok malam di Tebing Breksi, kemudian diadakan beberapa pertemuan kecil di desa wisata sekitar DIY," ungkapnya.

Tujuan pertemuan itu diharapkan terjalin komunikasi yang positif antar negara ASEAN terutama dalam pengembangan desa.

Khususnya bagi Indonesia dengan beragam latar belakang daerah sehingga perlu adanya komunikasi lebih luas dengan pihak eksternal.

"Harapannya nanti, muncul situasi saling mengenal, belajar dan bertukar pengalaman juga cerita sukses. Itu intinya, karena prinsip dari proses pembangunan desa yang paling mudah adalah replikasi atau Amati Tiru Modifikasi," terang dia.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini juga menyampaikan, Indonesia tidak bisa membuat kebijakan yang sifatnya linier menyeluruh karena masing-masing desa punya karakter, budaya bahkan memiliki bahasa berbeda.

"Ini tidak boleh hilang. Bagaimana ruh pembangunan desa tidak keluar dari akar budaya. Membangun desa boleh apa saja, smart digital harus dilakukan, teknologi harus masuk, tapi satu hal tak boleh tercerabut dari akar budaya setempat," imbuhnya.

Kementrian Desa menurut Halim telah merumuskan SDGs Desa dengan 18 poin utama di dalamnya. 

Menurutnya banyak aspek yang disentuh misalnya desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, sejahtera, energi bersih, pertumbuhan ekonomi merata, infrastruktur sesuai, aman dan nyaman, peduli lingkungan laut-darat, tanggap perubahan iklim, kemitraan dan kelembagaan desa dinamis serta budaya desa adaptif.

"Kelembagaan desa dinamis serta budaya desa adaptif ini menjadi ruh SDGs Desa. Kita punya 75 ribu lebih desa, sehingga harapannya seluruhnya bisa berkembang maju dan membawa dampak pada masyarakat desa serta negara," pungkasnya. (hda)