Kata Pakar UGM Soal Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024, Senin (17/7/2023).

Presiden melantik sejumlah nama untuk menjadi menteri dan wakil menteri, salah satunya Budi Arie Setiadi yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Juga, aktivis Nezar Patria yang menjadi Wakil Menkominfo.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi, MAPS. berpendapat bahwa reshuffle kabinet kali ini memiliki beberapa poin dalam perspektif politik.

“Satu sisi untuk mengisi kursi yang kosong di Menkominfo dan mengisi kursi kosong di wamen. Sisi kedua secara politik yang merupakan bagian dari konsolidasi pemerintahan Presiden Joko widodo yang sangat berkaitan dengan pemilu 2024,” katanya, Selasa (18/7/2023).

“Sisi ketiga, yaitu profesional terkait dengan kinerja pemerintahan, Presiden Joko Widodo ingin memastikan pemerintahanya happy ending dan menjaga kepuasan publik terkait pemerintahan yang ia pimpin,” tambah dia.
 
Saat ditanya mengenai isu reshuffle yang menjadi rumor bagi-bagi kekuasaan, Arya Budi menjelaskan bahwa sebenarnya reshuffle kabinet dengan tujuan itu sudah dilakukan dari reshuffle 2020, 2021, dan 2022.

Dikatakannya, itu bukan hal yang baru dan hampir terjadi di semua negara demokrasi, berkoalisi dengan memasukkan politisi ke kabinetnya.

Namun, motif kali ini untuk menjaga kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan sampai masa akhir jabatan di tahun 2024.
 
“Ada beberapa figur yang memiliki kepentingan, Jokowi lebih banyak motif ingin orang yang bisa dikendalikan olehnya dan tentunya sudah melalui screening, sehingga tidak terjerat kasus,” terang Arya saat ditanya apakah figur yang dilantik sudah pas untuk mengisi posisi yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.
 
Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah terberat berada di posisi siapa dan apa saja pekerjaan rumah tersebut, Arya menjawab menteri dan wakil menteri yang di Kemenkominfo.

Hal ini karena di sana ada kasus. Ada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan kasus dan juga Kementerian Agama (Kemenag) yang terkait dengan pelaksanaan haji.

Di sisi lain, wakil menteri juga berperan untuk mengawasi menteri begitu juga sebaliknya.
 
“Menuntaskan janji kampanye yang belum tuntas, menjaga kinerja agar tidak tercipta isu secara umum menjelang ganti presiden di 2024, dan penegakan hukum,” jelasnya.

“Saya pikir juga akan lebih penting di platform ekonomi untuk kepuasan publik. Jika tidak ada perubahan sampai 2024, on the track, dan tidak ada guncangan politik dan isu hukum maka bisa dibilang komposisi sekarang akan maksimal,” tukas dia. (*)