Jaga Warga Punya Peran Strategis Untuk Wujudkan Keamanan dan Ketertiban Jelang Pemilu 2024

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan miniatur Indonesia.

Hal itu karena menjadi jujukan belajar dan berwisata dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan mancanegara. 

Keanekaragaman latar belakang masyarakat yang berada di DIY menjadi tantangan tersendiri, terutama menjelang Pemilu 2024 mendatang. 

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan rasa aman dan nyaman menjadi situasi yang didambakan masyarakat DIY, baik itu warga yang berKTP DIY, pelajar yang menuntut ilmu di DIY, hingga wisatawan yang berkunjung ke DIY. 

Namun untuk mewujudkannya, pemerintah saja tidak cukup. 

"Di Jogja punya keunikan yang bagus, karena masyarakat ikut berpartisipasi menciptakan ketertiban umum di wilayahnya. Ada Satlinmas, ada FKDM, ada Panca Tertib, dan ada pula Jaga Warga,"katanya dalam Jagongan Jaga Warga di Gedung Madu Nusantara, Selasa (18/07/2023). 

Berbeda dengan Satpol PP atau TNI/Polri yang bertugas untuk memberikan penindakan hukum, kelompok Jaga Warga lebih menekankan pada tindakan persuasif.

Tujuannya membantu pemerintah untuk mencegah kerawanan sosial atau konflik di masyarakat. 

"Sehingga kami berikan dukungan berupa rompi secara bertahap. Selain itu kami berikan dukungan berupa HT untuk berkomunikasi, di Kota Yogyakarta ada 1.400, kalau se- DIY ada 7.800. Jadi per kampung itu ada 8 HT, itu sudah cukup untuk berkomunikasi," lanjutnya. 

Pada pesta demokrasi 2024 mendatang, Jaga Warga juga memiliki peran penting untuk menjaga agar Pemilu 2024 berjalan aman, damai, dan tertib.

Tentu saja, Jaga Warga tidak sendiri, perlu ada koordinasi dengan TNI/Polri dan kelompok lain. 

Sementara itu, Kabid Bangtas Satpol PP DIY, Joko Nuryanto mengungkapkan Jaga Warga memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2024.

Tidak dapat dipungkiri terjadi eskalasi konflik di tengah masyarakat. 

"Peran Jaga Warga strategis, karena bisa memetakan titik-titik rawan atau potensial. Sehingga bisa menyikapi situasi dengan arif, sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Harapannya Jaga Warga bisa meminimalisir gejolak itu, kalau bisa dijadikan zero," ungkapnya. 

Pihaknya pun gencar melakukan sosialisasi kepemiluan, menggandeng berbagai stakeholder, termasuk TNI/Polri. 

"Harapannya Jaga Warga mendapat pencerahan, bisa lebih sensitif, lebih responsif membaca situasi dan keadaan. Mana yang berpotensi konflik di masyarakat, sehingga seawal mungkin bisa ditangani," terangnya. 

Selaku tokoh masyarakatnya, Achmad Charris Zaubair DIY dijadikan barometer, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Di samping Jaga Warga, masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk menghargai perbedaan.

Pasalnya menjelang Pemilu, sering terjadi konflik karena cenderung menonjolkan identitas, golongan, dan lainnya. 

"Sehingga saya usul ada pendidikan kesadaran untuk masyarakat, agar tugas Jaga Warga tidak terlalu berat. Karena Jogja menjadi barometer, tidak hanya kecerdasan, tetapi juga Pemilu. Jangan sampai ada konflik," ujarnya. 

Menurut dia, peserta Pemilu baik itu partai politik, calon legislatif, calon presiden memiliki komitmen moral dan legal yang sama-sama. Termasuk dalam semangat NKRI dan menjunjung konsitusi UUD 1945. 

"Jadi berbeda ya tidak apa-apa. Jangan identitasnya yang ditonjolkan. Nanti kita tagih, apakah sudah sesuai dengan UUD 1945, sudah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apakah sudah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, termasuk di dalamnya ketertiban di daerah," imbuhnya. (*)