Wujudkan Wonosobo Makin ASRI, Pemkab Gelar Workshop Kota Tanpa Kumuh

TRIBUNJOGJA.COM, WONOSOBO - Seluruh pihak mulai pemerintah daerah, para pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Wonosobo diharapkan, ikut berpartisipasi aktif dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Tanpa dukungan berbagai elemen masyarakat, bakal sulit mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan di daerah ini.

Hal itu dikatakan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat saat membuka acara Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Hotel Dafam Wonosobo, Selasa (23/5/2023).

“Kegiatan ini merupakan bagian kolaborasi antara masyarakat dan Pemda dalam mensukseskan program Kotaku di beberapa wilayah Wonosobo. Program Kota Tanpa Kumuh menjadi sebuah upaya bersama, untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan,” jelas Bupati Afif.

Ia menyatakan, pentingnya membangun gerakan bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melalui perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Karena itu, peningkatan kapasitas atau pelatihan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan/desa merupakan hal yang sangat penting.

“Pendampingan Program Kotaku terhadap Pemkab dan masyarakat ini, menjadi sebuah kesempatan yang harus kita manfaatkan secara optimal. Sehingga, pelaksanaan percepatan penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Saya minta Pokja PKP yang terdiri perangkat daerah terkait, untuk melakukan pendampingan dan penyiapan, dalam rangka menyusun exit strategy keberlanjutan Krogram kotaku,” imbuh Afif.

Bupati Wonosobo ingin implementasi program ini, hingga mampu meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, juga kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kerja sama sinergis ini saya harap, dapat menjadi jembatan komunikasi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

“Sehingga, pembangunan di daerah dapat terlaksana secara optimal dan mampu mendukung kemajuan pembangunan nasional,” sambung Afif Nurhidayat.

Sementara Ketua Pelaksana Workshop dari BPPW Jawa Tengah, Elisata Sutarjono menjelaskan, kegiatan yang diikuti 50 orang dari berbagai pihak, semisal Pokja & Forum FKP, Forum BKM, KPP, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Kelompok Peduli ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, 23-26 Mei 2023.

“Program Kota Tanpa Kumuh menjadi sebuah upaya bersama, untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Hal terpenting dalam Program Kotaku adalah peningkatan kapasitas. Karena, secara tak langsung, peningkatan kapasitas akan mengantarkan kepada tercapainya tujuan program secara maksimal,” tegasnya.

Ia menambahkan, tujuan peningkatan kapasitas masyarakat/Pemda adalah memberikan panduan terhadap kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat/Pemda yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.

“Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan keberlanjutan penanganan kumuh. Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan aset infrastruktur dan kawasan. Meningkatkan kapasitas dalam melembagakan BKM/LKM untuk keberlanjutan penanganan kumuh,” tambahnya. (ayu/ord)