Sebanyak 1.000 Mahasiswa UGM Siap Terjun di Kawasan Transmigrasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Sekitar 1.000 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) siap diterjunkan di kawasan transmigrasi melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di periode kedua tahun ini.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan itu perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan motivasi warga dan mendorong peningkatan ekonomi keluarga transmigran.

“Kita bekerja sama dengan UGM untuk mengirim mahasiswa KKN. Jumlah mahasiswa kita batasi untuk seribu mahasiswa dengan lokasi daerah menyebar di seluruh di kawasan transmigrasi,” katanya kepada wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi tahun 2023  dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM UGM yang bertajuk Transmigrasi Modern untuk Indonesia Sejahtera, Selasa (16/5/2023), di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM.

Baca juga: Bek PSS Sleman Ifan Nanda Tak Mau Lengah Karena Regulasi Pemain U23 Musim Depan

Abdul Halim berharap para mahasiswa UGM ini bisa menerapkan pengetahuan dan teknologi yang diperolehnya dari kampus untuk diimplementasikan di kawasan daerah transmigran sehingga mampu memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi warga transmigran.

“Mahasiswa secara langsung bisa mengimplementasikan pengetahuan dari perkuliahan dengan  target utama  peningkatan ekonomi dan peningkatan SDM yang menjadi fokus dalam pelaksanaan KKN tematik,” jelasnya.

Pada pidato sambutan pembukaan Rakornas, Menteri Halim Iskandar menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2023 menjadi momentum dalam penyusunan RPJM dan RPJP Nasional bidang ketransmigrasian.

“Kita ingin merumuskan kebijakan supaya masa depan transmigrasi kita semakin cerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan bahwa hingga saat ini daftar tunggu calon transmigran dari Jawa dan Bali berjumlah lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK).

Namun begitu, pihaknya belum mengirimkan dikarenakan adanya perbaikan desain program yang lebih baik dari sebelumnya.

“Artinya program transmigrasi masih dibutuhkan, namun kita ingin menyiapkan program sebaik mungkin. Bukan semata-mata memindahkan penduduk, namun sedemikian rupa perlu perubahan UU dan perubahan peraturan di bawah UU soal kepemilikan lahan secara komunal,” paparnya.

Adanya perubahan peraturan soal kepemilikan lahan secara komunal ini akan menjadikan warga transmigran tidak bisa lagi menjual lahan seenaknya atau melepaskan lahan tersebut ke orang lain.

Bahkan, dimungkinkan warga transmigran bisa memiliki lahan hingga  3 hektar dalam bentuk kepemilikan komunal.

“Lahan tidak mungkin dijual atau dilepaskan sehingga eksistensi kawasan transmigrasi tetap bertahan. Dulu program transmigrasi simbolnya cangkul dan sabit, namun sekarang dengan traktor. Dulu lahan diberikan dua hektar tapi dimungkinkan bisa tiga hektar pada setiap KK, namun bersifat komunal,” ungkapnya.

Guru Besar Fakultas Geografi UGM sekaligus Anggota Tim Ahli penyusunan naskah akademik perubahan UU bidang ketransmigrasian, Prof. Dr. Suratman, mengatakan kepemilikan lahan komunal di wilayah transmigran dalam rangka meningkatkan sumber daya lokal dan peningkatan kualitas SDM warga transmigran.