Momentum Jelang Pemilu 2024 Kapolda DIY Lantik Polisi RW 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Polda DIY membentuk Polisi Rukun Warga (RW) yang beranggotakan beberapa anggota kepolisian di jajaran Polda DIY .

Polisi RW nantinya akan berkolaborasi dengan kelompok Jaga Warga untuk  mengamankan masing-masing wilayah hingga tingkat RW.

Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, mengatakan tujuan dibentuknya Polisi RW ini sesuai dengan inisiatif dari Mabes Polri yang dikemas dengan kearifan lokal yang ada di DIY.

"Nah kami sudah melakukannya dan mensosialisasikannya. Tujuan besarnya adalah seluruh informasi dari kepolisian itu bisa mencapai lebih kepada masyarakat," katanya seusai Apel Pelantikan Polisi RW di halaman Balai Kota Yogyakarta , Rabu (17/5/2023)

Suwondo menyampaikan, keberadaan Polisi RW memudahkan Polri menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

Baca juga: Wisatawan di Yogyakarta Meningkat, Polda DIY Lakukan Pengamanan dan Imbauan

Polisi RW juga menjadi sumber informasi yang akurat terkait dinamika masyarakat pada suatu wilayah.

Misalnya di lingkungan masyarakat terdapat praktik jual beli minuman keras ilelagal, peredaran narkoba, gangguan Kamtibmas dan lainnya dapat segera tertangani.

"Begitu mekanismenya dan ini teman diskusi, misalnya mengambil langkah sepeti apa kan daripada mereka ragu nah di sini lah teman diskusinya asistensinya teman-teman polisi RW di sini," terang dia.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menambahkan, selama ini kelompok Jaga Warga ragu untuk melakukan tindakan hukum.

Kehadiran Polisi RW ini diyakni semakin mempermudah kerja para anggota Jaga Warga.

"Jadi ini bagian dari proses mengamankan wilayah, tapi (selama ini) tidak punya tindakan untuk dia (jaga warga) ambil decision (keputusan), itu dia harus koordinasi dengan kepolisian," kata Sri Sultan.

Sri Sultan menegaskan pembentukan Polisi RW yang berkolaborasi bersama Jaga Warga tidak ada korelasinya dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ya enggak, kan sebelum pemilu jaga warga kan juga sudah ada. Hanya momentumnya itu memang di kota madya ini semua kalurahan ini sudah punya semua, kalau kabupaten masih ada yang belum mungkin baru Kulon Progo ya, tapi kami dorong cepat membentuk," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )