Komisi VI DPR Dukung BUMN Kembangkan Pembiayaan Rumah Rakyat

TRIBUNJOGJA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menyebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) semakin kuat dalam mengawal program sejuta rumah sebagai program kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Pernyataan tersebut dilontarkannya dalam agenda Sosialisasi BUMN bertema 'Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan' di Yogyakarta, Kamis (11/5/2023) lalu.

Menurutnya, Performa bank BUMN itu dinilai bagus, karena bisa menjadi solusi pembiayaan rumah rakyat.

"Sebagai mitra Komisi VI, saya mendukung Bank BTN bisa lebih besar membiayai rumah rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya.

Sektor properti, khususnya perumahan, dinilai sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, karena dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya, seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya. 

Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lanjutnya, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500 ribu tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100 ribu unit rumah .

Baca juga: Kasus Hunian di Atas Tanah Kas Desa, LKY : Jangan Abaikan Undang-undang Perlindungan Konsumen

"Itu berdampak langsung pada 174 sektor turunannya. Begitu pula dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Kami mengapresiasi BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang jadi andalan Pemerintahan Jokowi," tambahnya.

Dalam hubungan kemitraan tersebut, Subardi pun mendukung relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk sektor perumahan diperpanjang. 

Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan, karena pemulihan usaha di sektor perumahan masih berjalan, di mana peran BUMN seperti Bank BTN sangat perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah.

Ketua DPW Partai Nasdem DIY itu menyebut, peluang bisnis pembangunan perumahan sangat potensial, mengingat banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk keluarga muda, yang jumlahnya sekitar 31 persen dari total penduduk Indonesia.

"Kami juga meminta kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah, seperti memberikan kemudahan perizinan," terangnya.

Apalagi, tambah Subardi, saat ini terdapat backlog, atau kondisi kesenjangan, antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat sebanyak 12,7 juta unit.

"Kami akan mendukung dengan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh. Di sisi lain, DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk ketersediaan lahan agar dan memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga terjangkau," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )