Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana Temui Demonstran dan Dukung Pendidikan Gratis

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Huda Tri Yudiana menjadi satu-satunya anggota dewan di DPRD DIY yang menemui pengunjuk rasa dari Aliansi Yogyakarta Menggugat (AYM), Senin (3/4/2023) siang.

Huda yang sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD DIY mengapresiasi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa di DI Yogyakarta.

"Saya menghargai rekan-rekan mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dengan baik dan teratur. Isu yang dibawakan oleh rekan-rekan ini juga merupakan kepedulian dari mereka terhadap permasalahan bangsa Indonesia," kata Huda Tri Yudiana di tengah-tengah kerumunan massa.

Dia menyampaikan, hal-hal yang merupakan kewenangan pusat akan diteruskan ke pemerintah pusat.

Baca juga: DIY Segera Implementasikan Pendidikan Khas Kejogjaan, Akan Diujicobakan di Puluhan Sekolah

Sementara untuk tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah DIY akan segera dibahas di dewan.

"Saya kira masukan tentang pendidikan gratis itu bagus. Kebetulan kami sedang akan membahas raperda tentang pembiayaan pendidikan," ujarnya.

"Memang ada hal krusial yang perlu disikapi secara kebijakan. Memang saat ini masih ada selisih antara biaya unit cost minimal yang telah ditetapkan dengan pergub dan total antara BOS nasional dan Bos Daerah. Sekitar selisih 1,5 juta per siswa per tahun," imbuhnya.

Dengan begitu pilihan kebijakannya menurut dia adalah dibebankan kepada orang tua siswa berupa pungutan atau ditanggung oleh pemerintah daerah atau negara.

"Rekan rekan demonstran hari ini mendorong agar diwujudkan pendidikan gratis, artinya selisih tersebut ditanggung oleh negara," ujarnya.

Menurut pendapatnya, hal tersebut cukup logis untuk kondisi DIY yang merupakan pusat pendidikan. 

Dia melanjutkan, anggaran diperlukan untuk menutup selisih biaya pendidikan cukup besar, namun DIY dinilai mampu untuk menutupi kekurangan tersebut. 

"DPRD DIY sangat terbuka terhadap masukan masyarakat terkait raperda ini. Kami minta juga rekan-rekan eksekutif untuk segera melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk menanggung selisih angka tersebut, agar saat pembahasan nanti lebih mudah memutuskan kebijakan," ujar anggota Fraksi PKS ini.

Dia menegaskan pungutan untuk menutup selisih biaya pendidikan akan lebih tepat apabila negara yang mencukupinya. 

Sebagai informasi, para mahasiswa ini membawa sejumlah tuntutan di antaranya mendesak pemerintah mencabut UU Ciptaker, menolak penundaan pemilu, gratiskan pendidikan di DIY serta para massa menolak keras bentuk komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan.

Hingga pukul 16.16 WIB mass aksi mulai membubarkan diri dari gedung DPRD DIY. (hda)