Pemkab Purworejo Usulkan 3 Pembangunan Prioritas 2024 Senilai Rp10 Miliar ke Provinsi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo mengusulkan tiga kegiatan pembangunan prioritas pada 2024 di wilayahnya kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Tiga kegiatan pembangunan prioritas itu diusulkan menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) senilai Rp10 miliar. 

Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Purworejo , Yuli Hastuti, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) 2023 di Kabupaten Wonosobo, Senin (20/3/2023) kemarin. 

Adapun kegiatan pembangunan yang diusulkan itu didominasi untuk perbaikan jalan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program rumah tidak layak huni (RTLH). 

Baca juga: Sejumlah Warga Wadas Datangi Kantor BPN Purworejo, Keluhkan Perbedaan Hitungan Bidang Tanah

Dalam hal pembangunan jalan, Yuli mengusulkan adanya pelebaran ruas Jalan Mranti - Bulus dengan menggunakan APBD Provinsi sebesar Rp5,25 miliar.

Kemudian, untuk rekontruksi ruas Jalan Tlogokotes sampai Batas DIY dengan dana APBD Jateng senilai Rp3,89 miliar. 

"Untuk peningkatan RTLH, kami mengusulkan anggaran APBD Provinsi senilai Rp940 juta yang akan disalurkan ke Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah," ungkapnya melalui keterangan resmi, Selasa (21/03/2023).

Pada kesempatan tersebut, Yuli juga memaparkan terkait upaya yang dilakukan Pemkab Purworejo dalam menanggulangi kemiskinan.

Serta inovasi yang ditawarkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan kasus stunting di Kota Pejuang. 

Yuli menyebut, pihaknya telah menyelesaikan verifikasi faktual dan pemetaan kebutuhan data P3KE dasil 1 yang mana digunakan untuk merujuk jumlah masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Purworejo . 

"Kami memanfaatkan Dana Desa untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem itu. Utamanya dalam melakukan intervensi 6 aspek program dan kegiatan, meliputi pelayanan jamban, air bersih, RTLH, listrik, stunting, dan anak tidak sekolah," ucapnya.

Baca juga: Sejumlah Warga Wadas Datangi Kantor BPN Purworejo, Keluhkan Perbedaan Hitungan Bidang Tanah

Pada kasus stunting, inovasi dilakukan dengan mengadakan program spot Rumah Gizi Desa dengan menerjunkan satu kader satu ibu hamil sampai melahirkan (Satu Jamila).

Artinya, tiap kader akan mendampingi satu ibu hamil atau balita yang mengalami masalah gizi. 

"Selain itu, kami juga meluncurkan program Bangga Kencana di Desa Lokus Stinting. Sehingga, enurunan stunting kami upayakan dengan melakukan kegiatan 1.000 HPK dan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Menggunakan alat parag BKB KIT stunting dan KIT Siap Nikah Anti Stunting di desa lokus itu," jelasnya. 

Lebih lanjut, Yuli memaparkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo pada 2022 secara umum menurun ketimbang 2021.

Menurutnya, tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Purworejo pada 2022 sebesar 1,08 persen. 

"Jika dibanding dengan tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 yakni 1,27 persen, maka ada penurunan sebesar 0,19 persen," tanmbahnya. ( Tribunjogja.com )