Pengamat Ekonomi Energi UGM Sebut Kebijakan WFH Tak Efisien Hemat BBM

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah bakal menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam satu minggu bagi ASN dan swasta.

Kebijakan ini diambil untuk efisiensi BBM akibat tingginya harga minyak dunia imbas perang di Timur  Tengah.

Pada 20 Maret 2026, harga minyak Brent mencapai US$ 112,19 per barrel.

Menurut Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, meroketnya harga minyak dunia berdampak signifikan bagi ekonomi Indonesia. 

Dampaknya antara lain membengkaknya subsidi BBM pada APBN, kenaikan imported inflation yang diperkirakan sekitar 3,07 persen hingga 4,8 persen, menurunkan daya beli masyarakat, melemahkan rupiah.

Fahmy memandang kebijakan WFH tidak efisien, lantaran WFH bisa saja dimanfaatkan untuk liburan. Artinya kebijakan tersebut tidak dapat menghemat BBM secara signifikan.

"Saat pandemi  COVID-19, WFH cukup berhasil menghemat BBM karena ada variabel paksa agar tidak tertular COVID-19. Sedangkan kebijakan WFH  saat ini tidak ada variabel paksa. Tanpa paksa, sangat sulit WFH bisa diterapkan secara konsisten," katanya, Minggu (22/3/2026).

Di sisi lain, kebijakan ini justru berpotensi menurunkan pendapatan sektor transportasi, UMKM,  dan usaha lainnya. Kebijakan WFH juga dapat menurunkan produktivitas kerja di sektor manufaktur.

Daripada kebijakan WFH, ia mendesak pemerintah untuk melakukan pembatasan subsidi BBM. Mestinya BBM subsidi hanya untuk sepeda motor serta kendaraan angkutan barang dan orang. 

Sementara mobil pribadi harus menggunakan BBM nonsubsidi.

Ia menilai pembatasan BBM subsidi jauh lebih efektif, ketimbang kebijakan WFH satu hari.

"Iya (pembatasan BBM subsidi lebih efektif ketimbang WFH). Supaya lebih tepat sasaran (subsidi BBM). Sekitar Rp 120 triliun per tahun BBM subsidi yang tidak tepat sasaran," imbuhnya.