Perbarindo Sebut UU P2KS Membuat Ruang Lingkup BPR dan BPRS Lebih Luas

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah menyebut disahkannya RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) membuat ruang lingkup industri BPR dan BPRS lebih luas. 

"Secara nomenklatur pasti berubah, karena dalam UU P2KS BPR bukan lagi Bank Perkreditan Rakyat, tetapi Bank Perekonomian Rakyat. Sehingga ruang lingkup industinya lebih luas. Stigma orang kalau ketemu BPR kan pasti akan ngasih kredit, sekarang tidak lagi," katanya, Kamis (09/02/2023). 

Ia menerangkan ada 8 hal yang memperkuat BPR dalam UU No 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Baca juga: DMF 4 Digelar di Yogyakarta, Kemenparekraf Sebut Jejaring Pengembangan Ekosistem Pariwisata Penting

Selain perubahan nama, ada perluasan fungsi dan kegiatan usaha sebagai lembaga intermediasi, BPR dan bank umum bisa kerjasama, hingga bisa go public. 

"BPR dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, bila nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian BPR juga bisa melakukan merger dengan lembaga keuangan mikro. Misal ada koperasi yang mau merger dengan BPR, sekarang bisa," terangnya. 

Hadirnya UU P2KS membuat BPR da n BPRS di DIY lebih leluasa dalam mengembangkan produk pembayaran.

Bahkan BPR dan BPRS dapat mengembangkan ATM, Mobile banking, dan layanan digital lainnya. 

Keleluasaan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi BPR dan BPRS untuk melakukan transformasi digital. Meski begitu, ia optimis BPR dan BPRS di Indonesia mampu bersaing. 

Tedy menambahkan kinerja BPR tahun ini juga diproyeksikan lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam penyaluran kredit.

Hal itu karena kegiatan ekonomi masyarakat sudah normal setelah pandemi Covid-19. 

"Tahun 2022 kemarin kredit sudah tumbuh dua digit, 10.91 persen. Tentu tahun 2023 ini kami optimis pertumbuhan kredit BPR/BPRS bisa lebih tinggi," imbuhnya. (maw)