Pak Mahfud MD Cerita Kena Hoax Ingin Nikahi BCL, Nama Diganti Kepala Diedit

Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mewanti-wanti kepada para akademisi untuk hati-hati dengan hoax yang banyak beredar di media sosial. Mahfud kemudian menceritakan, dirinya juga pernah terkena hoax dikabaarkan ingin menikahi aktris Bunga Citra Lestari atau BCL.

Pada tahun 2020, suami BCL, Ashraf Sinclair meninggal dunia dan menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan insan dunia hiburan.

“Dulu, setelah BCL ditinggal meninggal suaminya, Ashraf Sinclair, muncul seorang dari Riau menyebut namanya ‘kalau begitu, saya yang akan menikahi’.

“Disebut nama orang itu, X ingin nikahi BCL, tapi nama X diganti Mahfud MD,” terangnya saat membuka Musyawarah Nasional XIII Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKSPTIS) di Universitas Islam Indonesia (UII), Rabu (8/3/2023).

Tidak hanya mengganti nama, kata Mahfud, pembuat hoax itu juga mengganti foto X dengan kepalanya.

“Itu kan kelihatan kepalanya tempelan. Orangnya ada, tapi kepalanya tempelan,” tutur Mahfud yang dihadiri gelak tawa hadirin.

Meski terdengar tidak mungkin, tapi Mahfud yakin banyak orang yang percaya dengan berita hoax yang tak masuk akal.

Bahkan, tidak jarang, akademisi di kampus juga sering termakan hoax dari berita-berita yang bombastis dan tidak jelas asal usulnya.

“Ada juga hoax, semua aset Mahfud MD disita KPK. Ditemukan harta senilai Rp 455 miliar. Saya ada di sini, kapan ditangkapnya,” terangnya.

Selain itu pada kesempatan yang sama Mahfud MD juga mencontohkan hoax yang beredar di dunia maya adalah Anies Baswedan disebut resmi jadi tersangka KPK.

Berita hoax itu juga menyebut Anies dan Novel (Baswedan) ternyata merupakan satu komplotan.

“Anies Baswedan jadi tersangka di KPK,” tegasnya.

Mahfud melanjutkan, yang menjadi isu adalah adanya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan bahwa penyelenggaraan Formula E melanggar UU Keolahragaan.

“Di UU itu tertulis, olahraga yang dibiayai APBN dan APBD itu yang disenangi masif oleh rakyat, seperti sepakbola, badminton. Ada daftarnya dan tidak ada Formula E di situ,” tutur dia.

Dengan begitu, BPK jadi bertanya siapa yang keluarkan izin tersebut, apakah Ketua DPR RI, ketua fraksi atau sekretaris daerah.