Sudah 10 Hari Pilot Susi Air di Sandera KKB Papua, Begini Update Terbaru Bandara Paro

TRIBUNJOGJA.COM, PAPUA - Sudah sepuluh hari pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37) disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan dan Pemerintah Kabupaten Nduga untuk membebaskan Philips Mark Methrtens belum membuahkan hasil.

Terbaru, aparat keamanan gabungan TNI dan Polri sudah mengamankan Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Tim gabungan dari Satgas Damai Cartenz dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara sudah menguasai dan memastikan bandara aman untuk kegiatan penerbangan.

Dikutip dari Kompas.com, Komandan Korem (Danrem) 172/Praja Wira Yakthi Brigjen Juinta Ontoh Sembiring mengatakan, Bandara Paro telah diamankan personel Damai Cartenz dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara.

Masyarakat pun sudah dievakuasi dari sekitar bandara.

"Personel Damai Cartenz dan Kopasgat telah mengamankan Bandara Paro. Saat ini situasi di Paro, Nduga, sudah tidak ada masyarakat, tetapi Bandara sudah diamankan dan bisa digunakan," kata Sembiring dalam siaran pers Pendam XVII/Cenderawasih, Jumat (17/2/2023).

Baca juga: Cerita Pekerja Proyek yang Diancam KKB Papua, Sempat Jalan Kaki Dua Hari

Sementara itu Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa telah menunjuk Sembiring sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi (Dankolakops) dari pihak TNI dalam operasi tersebut.

"(Kami) berkolaborasi, bersinergi dengan personel Damai Cartenz pimpinan Kombes Pol Faisal. Secara teknis dan taktis sudah dipersiapkan," kata Saleh, Jumat.

Sebelumnya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya masih menunggu Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge bernegosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang menyandera Philips.

"Ya kita tunggu dulu. Karena dari Bupati minta waktu dia akan nego dulu. Ya sudah kita penuhi permintaan Bupati Nduga," ujar Yudo saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).

Hal sama juga diungkapkan Saleh Mustafa. Namun, jika pendekatan dialog atau soft approach gagal, jajarannya akan melakukan "tindakan terukur".

"Namun mengingat waktu, kami aparat TNI-Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan ini tidak berlarut. Harus ada batas waktunya," kata Saleh.

"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan. Tetapi, apabila tiba waktunya, TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih, dan terarah," ucap Saleh.

Terlebih, Saleh mengatakan bahwa semua warga lokal telah dievakuasi keluar Distrik Paro.